BPS Temukan Ketidaksesuaian Data Pelanggan Listrik dan NIK di Palu

Ringkasan Berita:

• BPS Palu menemukan adanya ketidaksesuaian antara data pelanggan listrik PLN dan NIK dalam proses pemutakhiran data kependudukan.
• Pemadanan data dilakukan untuk meningkatkan akurasi informasi serta mendukung ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk subsidi listrik.
• BPS Palu menegaskan pentingnya data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan persiapan Sensus Ekonomi 2026.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu menemukan adanya ketidaksesuaian data antara pelanggan listrik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di wilayah Kota Palu.

Temuan tersebut disampaikan Kepala BPS Palu, Agus Santoso, saat melakukan audiensi bersama Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, di rumah jabatan Wali Kota Palu, Jl Baruga, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Senin (27/4/2026).

Agus menjelaskan, saat ini BPS Palu tengah melaksanakan kegiatan pencocokan dan pemadanan data pelanggan listrik PLN dengan data kependudukan berbasis NIK.

Baca juga: Polda Sulteng Gelar Apel Pasukan, Antisipasi May Day dan Dampak Situasi Global 2026

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data yang digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Menurutnya, dalam proses pendataan ditemukan sejumlah kasus di mana data pelanggan listrik tidak sesuai dengan pemilik rumah sebenarnya.

Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi ketepatan sasaran dalam berbagai program pemerintah, termasuk subsidi listrik.

“Selama ini masih ada ketidaksesuaian antara data pelanggan listrik dengan identitas kependudukan yang tercatat. Karena itu, pemutakhiran ini sangat penting untuk dilakukan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pemadanan data ini juga menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat basis data tunggal yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Baca juga: Satlantas Polresta Palu Edukasi Pengguna Jalan Lewat Kegiatan Dikmas Lantas

Selain itu, BPS Palu juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dimulai pada pertengahan Mei hingga Agustus 2026.

Sebagai tahap awal, akan digelar apel siaga yang rencananya dipimpin langsung oleh Wali Kota Palu.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BPS dalam melakukan pemutakhiran data tersebut.

Ia menilai, data yang akurat sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

“Data yang valid menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan dan memastikan program pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sulteng Targetkan Kemiskinan Turun hingga 5 Persen pada 2028–2030

Audiensi ini menjadi langkah penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Palu dan BPS dalam mewujudkan sistem data yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.(*)