Unjuk Rasa Tolak Kenaikan PBB di Palu Berujung Bentrok, 8 Pagar DPRD Sulteng Roboh

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (25/8/2025), berujung bentrok.

Kericuhan pecah setelah massa aksi yang sejak pukul 11.30 WITA tak kunjung ditemui anggota DPRD Sulteng berusaha menerobos masuk ke area kantor wakil rakyat tersebut. 

Sebelumnya, selama tiga jam aksi berlangsung, para legislator tidak ada yang keluar untuk berdialog.

Pantauan TribunPalu.com, awalnya mahasiswa hanya mendorong gerbang utama yang dijaga ketat aparat kepolisian. 

Namun, aksi itu diikuti upaya merobohkan pagar di sisi kiri dan kanan gerbang.

Beberapa saat kemudian, pagar besi perlahan patah hingga menimbulkan kericuhan. 

Baca juga: Donggala Kirim 36 Atlet Tanding di 4 Cabor POPDA Sulteng XXIII

Aparat kepolisian merespons dengan menyemprotkan water cannon untuk memecah konsentrasi massa.

Akibat bentrokan tersebut, delapan pagar besi Kantor DPRD Sulteng roboh. 

Massa juga merusak pigura nama kantor, hingga beberapa huruf tercabut.

Kericuhan ini merupakan lanjutan dari aksi penolakan kebijakan PBB-P2 di Kota Palu dan evaluasi pajak 10 persen untuk warung makan. 

Selain itu, massa juga mengusung sejumlah isu lain, seperti penolakan RKUHP, evaluasi seluruh tambang di Sulteng, penolakan alih fungsi lahan menjadi kawasan tambang, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, dan evaluasi Program MBG.

Baca juga: 36 Atlit Donggala Dilepas Ikuti POPDA Sulteng, Asisten II Pesan Jaga Kesehatan dan Sportivitas

Massa aksi juga menyerukan isu nasional, termasuk pembubaran DPR, penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia, tuntutan kenaikan gaji buruh, jaminan sosial untuk perempuan dan anak, serta pemenuhan janji 19 juta lapangan pekerjaan.

Hingga berita ini ditulis, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi unjukrasa. Adapun para demonstran juga masih menduduki area depan Kantor DPRD Sulteng.