Persoalan Desa Bambalemo Parimo Akan Dituntaskan Bersama Bupati

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Camat Parigi, Ramlin, memastikan pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan menuntaskan persoalan di Desa Bambalemo secara bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

Ramlin menyebut, langkah ini diambil untuk mencari solusi menyeluruh terhadap konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintah desa terkait kinerja kepala desa.

"Proses ini akan dilakukan melalui musyawarah agar keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak," ungkapnya, Selasa (2/8/2025).

Camat Parigi menjelaskan, sementara itu pelayanan administrasi masyarakat tetap berjalan meski kantor desa disegel oleh warga.

“Pelayanan publik harus tetap jalan, kita sudah siapkan lokasi alternatif agar warga tetap bisa mengurus dokumen penting,” tegas Ramlin.

Baca juga: Camat Parigi Siapkan Skema Alternatif Pelayanan Bagi Warga Bambalemo Pasca Penyegelan Kantor Desa

Ia menambahkan, koordinasi dengan sekretaris desa dilakukan agar teknis pelayanan sementara dapat diatur dengan baik.

Ramlin menyebut, pihak kecamatan terus memantau kondisi agar tidak muncul gangguan baru bagi pelayanan masyarakat.

Pihaknya juga menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan warga.

Menurut Ramlin, pemerintah tidak membenarkan penyegelan kantor desa, namun tetap menghargai aspirasi masyarakat yang merasa kecewa.

Ia menegaskan, tujuan utama pemerintah kecamatan adalah menjaga hak warga atas pelayanan administrasi tetap terpenuhi.

Langkah jangka pendek yang dilakukan antara lain memindahkan pelayanan sementara dan mengundang sekretaris desa untuk mengatur teknisnya.

Sementara langkah jangka panjang akan dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati kembali dari luar daerah.

“Pertemuan dengan pimpinan daerah penting agar solusi yang diambil bersifat permanen dan menyeluruh,” jelas Ramlin.

Ia berharap, skema ini bisa meredam ketegangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni di Pelabuhan Pantoloan Agustus: KM Lambelu Tujuan Balikpapan Berlayar Sabtu

Camat Parigi menegaskan, proses mediasi akan melibatkan semua pihak termasuk tokoh masyarakat dan aliansi warga yang melakukan penyegelan.

Pemerintah kecamatan juga menyiapkan dokumentasi lengkap agar evaluasi dan laporan ke pemerintah daerah berjalan transparan.

Ramlin berharap, penyelesaian ini bisa menjadi contoh penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah di wilayah lain.

Untuk diketahui, penyegelan Kantor Desa Bambalemo dilakukan warga pada Senin (25/8/2025).

Langkah ini diambil warga sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala desa yang dinilai jarang hadir di kantor.

Aksi ini sudah beberapa kali terjadi karena masyarakat merasa pelayanan administrasi dan penggunaan Dana Desa tidak berjalan transparan.

Sejumlah warga meminta agar persoalan ini diselesaikan langsung bersama Bupati dan Wakil Bupati.

Sehingga, pemerintah kecamatan memutuskan menunggu kepulangan pimpinan daerah untuk memfasilitasi mediasi.

Baca juga: Senator Febriyanthi Hongkiriwang Desak Tiga Bandara di Sulteng Jadi Perhatian Pemerintah

Warga Segel Kantor Desa

Sebelumnya, warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyegelan kantor desa, Senin (25/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kepala Desa Susanto yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sekitar 40 warga terlihat memblokade pintu utama kantor desa dengan memasang palang kayu, sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Baca juga: Senator Febriyanthi Minta Pemerintah Cari Solusi Harga Tiket Pesawat Rute Makassar Morowali Mahal

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Aksi penyegelan kantor desa ini disebut bukan kali pertama dilakukan.

Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan nyata dari pihak pemerintah desa.

“Kami lelah menunggu, sekarang tuntutan kami hanya satu: Kepala Desa mundur,” tegasnya.

Warga menyatakan akan terus mempertahankan penyegelan hingga ada tindakan nyata dari pemerintah atau Kepala Desa membuka diri terhadap aspirasi warganya. 

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya mempertahankan hak sebagai warga yang menginginkan pelayanan publik yang baik.

“Kami hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyatnya,” tutup Ma’ruf.(*)