Pemkab Buol Siap Wujudkan Hunian Layak untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perumahan MBR menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sekitar 40 000 unit rumah untuk MBR sejak awal masa jabatan Prabowo.

Ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aset negara seperti tanah hasil sitaan korupsi, aset BLBI, serta Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Ara, sapaan akrab Menteri Maruarar, juga mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan percepatan skema perumahan, termasuk untuk pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur—mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap—agar tetap bisa memiliki rumah layak.

Untuk mengurangi beban biaya, Presiden memerintahkan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, pengganti IMB), serta penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

Selain itu perizinan dipangkas dari semula 45 hari menjadi 10 hari—bahkan hanya 4 jam di Tangerang—menurut prinsip layanan cepat dan pro-rakyat.

Pada awal 2025, Presiden juga meminta agar program perumahan MBR dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan ini telah dilaporkan ke Presiden dan sedang dipersiapkan draft-nya.

Baca juga: Pemkab Buol Terima Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat dari BPN

Selain itu, pemerintah menyiapkan penambahan kuota rumah subsidi, yang pengumumannya akan segera disampaikan oleh Presiden.

Upaya ini bertujuan untuk menjawab tingginya permintaan terhadap rumah subsidi dan memastikan penyaluran tepat sasaran.

 Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Bappenas dan BPS agar data yang digunakan adalah berbasis nama dan alamat.

Presiden juga mengingatkan jangan sampai kuota ditambah tetapi kualitas rumah justru menurun.

Lebih lanjut, dalam kerangka RPJMN dan target pembangunan tiga juta rumah—dua juta di pedesaan dan satu juta di perkotaan—APBN 2025 telah dialokasikan senilai Rp 5,27 triliun untuk perencanaan, serta Rp 35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan mencakup FLPP, SBUM, SSB, dan Tapera.

Per Juni 2025, realisasi skema FLPP telah mencapai Rp 12,59 triliun, yang sudah memfasilitasi lebih dari 101 700 unit rumah di 379 kabupaten dan kota.

Total alokasi FLPP untuk 2025 sebesar Rp 18,77 triliun dengan target 220 000 unit rumah masih terus dijalankan – termasuk sebagai bagian dari target tiga juta rumah nasional.

Merespons pidato kenegaraan Presiden, pemerintah menyiapkan peluncuran program perumahan subsidi pada September 2025 dengan target awal membangun 25 000 unit, dan ditargetkan mencapai 50 000 unit di akhir tahun.

Kenaikan kuota ini merupakan hasil kolaborasi antar kementerian dan dukungan penuh ekosistem perumahan nasional. (*)