OPINI: Menuju Indonesia Bebas Kekerasan - Refleksi Tragedi yang Terulang

Oleh : Kamridah
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu

TRIBUNPALU.COM, PALU – Tragedi yang terjadi di Senayan, Kamis (28/8/2025) malam menjadi tamparan keras bagi kita semua. 

Seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Brimob dalam demo, sebuah peristiwa yang mengingatkan betapa rapuhnya jalinan kemanusiaan ketika kekerasan menjadi bahasa utama dalam menyelesaikan konflik.

Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan tunggal, tetapi cerminan dari kultur kekerasan yang mengakar dalam berbagai lini kehidupan. 

Dari pengeroyokan tukang parkir versus pengemudi ojol di Semarang, hingga praktik “hukuman push-up” terhadap dua ojol yang dianggap melanggar protokol konvoi tamu negara, semuanya menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan masih dipandang sebagai solusi “efektif” dalam menegakkan aturan.

Yang lebih memprihatinkan, kekerasan ini kerap menimpa kelompok paling rentan, seperti para pengemudi ojek online. 

Mereka berjuang mencari nafkah dengan motor tua dan aplikasi di ponsel, justru menjadi sasaran ketika konflik meledak. 

Ironisnya, merekalah tulang punggung ekonomi rakyat yang setiap hari menghadapi ketidakpastian pendapatan dan risiko keselamatan di jalan.

Akar Masalah: Kultur dan Institusi

Pendidikan antikekerasan yang dibutuhkan bangsa ini tidak bisa sebatas sosialisasi atau pelatihan teknis. Yang diperlukan adalah transformasi mendasar dalam cara pandang dan kultur institusi. Kekerasan sering dianggap jalan pintas untuk “menertibkan” atau “mendisiplinkan,” padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan manusiawi dan berbasis dialog.

Aparat keamanan yang semestinya melindungi masyarakat justru perlu mendapatkan pendidikan antikekerasan yang komprehensif. Mereka harus memahami bahwa kekuatan bukan identik dengan kekerasan, dan setiap nyawa—termasuk pengemudi ojol yang mencari rezeki—memiliki nilai yang sama di mata hukum dan kemanusiaan.

Pendidikan Antikekerasan Holistik

Pendidikan antikekerasan yang efektif harus dimulai dari akar rumput dan merambah ke seluruh lini masyarakat:

Di keluarga: Mengajarkan anak-anak menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, menanamkan empati dan respek terhadap sesama.

Di sekolah: Kurikulum yang menekankan resolusi konflik, komunikasi asertif, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Guru dan tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam berinteraksi tanpa kekerasan.

Di institusi pemerintah: Pelatihan rutin bagi aparat tentang de-eskalasi konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta evaluasi dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Di masyarakat: Kampanye publik yang mengubah persepsi bahwa kekerasan bukan solusi, melainkan cerminan ketidakmampuan mengelola konflik secara dewasa.

Membangun Solidaritas, Bukan Superioritas

Kasus ojol versus tukang parkir, atau ojol yang “dihukum” push-up karena melanggar protokol, menunjukkan adanya hierarki sosial yang tidak sehat. Mereka yang memiliki kuasa, baik formal maupun informal, merasa berhak untuk “mendidik” yang lemah dengan kekerasan.

Pendidikan antikekerasan harus membangun kesadaran bahwa kita semua adalah saudara sebangsa.

Tidak ada yang superior atau inferior berdasarkan profesi atau status sosial.

Pengemudi ojol yang mengantar makanan sama mulianya dengan siapa pun yang menjaga ketertiban.

Langkah Konkret Menuju Perubahan

Pertama, perlu audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) kepolisian, khususnya dalam penanganan massa dan demonstrasi. SOP harus menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama.

Kedua, pembentukan tim independen yang memantau dan mengevaluasi kasus kekerasan oleh aparat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci membangun kepercayaan publik.

Ketiga, program pendidikan antikekerasan yang berkelanjutan, bukan hanya sekali jalan.

Pendidikan ini harus menjadi bagian integral pembentukan karakter setiap individu yang bertugas melayani masyarakat.

Mengenang dengan Aksi Nyata

Kematian pengemudi ojol di Senayan tidak boleh berlalu begitu saja. Nyawa yang melayang harus menjadi momentum perubahan sistemik. Tujuh polisi yang ditangkap memang langkah awal, tetapi yang lebih penting adalah memastikan tragedi serupa tak terulang.

Kita semua bertanggung jawab menciptakan Indonesia bebas kekerasan.

Mulai dari cara kita berinteraksi dengan tukang parkir, pengemudi ojol, atau siapa pun yang kita temui setiap hari.

Pendidikan antikekerasan bukan hanya tugas institusi formal, tetapi komitmen setiap warga negara untuk membangun peradaban yang lebih beradab.

Mari jadikan tragedi ini titik balik menuju Indonesia yang lebih manusiawi, di mana konflik diselesaikan dengan dialog, bukan tindak kekerasan; dan setiap nyawa dihargai, termasuk mereka yang mencari nafkah dengan motor di jalanan kota yang keras ini.(*)