Koorlap Aksi Sebut Akan Kawal Tuntutan Yang Diterima DPRD Sulteng Hingga Ke Pusat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koordinator Lapangan (Koorlap) Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat menyebutkan akan mengawal isu yang telah diterima oleh pihak DPRD Sulteng hingga ke pusat.

Hal itu disampaikan oleh Koorlap I, Amhad Fahrozi didampingi Koorlap II, Febriansyah kepada awak media seusai aksi di depan Kantor DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (1/9/2025).

"Tuntutan yang kami sampaikan pada aksi ini diterima dengan baik oleh DPRD Sulteng, Wali Kota Palu maupun Gubernur Sulteng," kata Fahrozi kepada awak media.

"Meskipun telah diterima, kami tetap akan mengawal dan akan mengevaluasi kembali dengan langkah-langkah advokasi kami," kata Febriansyah menyambung Fahrozi.

Baca juga: Stevi Papuling : Perempuan di Morowali Dan Morut Dibunuh Oleh Pembangunan Yang Tidak Berpihak

Fahrozi menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut bergabung dan menjaga aksi Jilid II kali ini tetap kondusif.

Pada tuntutan yang diterima, Febriansyah menyebut ada beberapa yang menjadi poin utama untuk yang harus dikawal hingga tuntas.

Adapun tuntutan yang dimaksud yaitu terkait isu daerah.

"Garis besar tuntutan yaitu isu daerah yang dimana berdasarkan keresahan masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah," jelas Febriansyah.

Beberapa pejabat menemui massa aksi seperti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin, anggota DPRD Sulteng, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid dan Mantan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura.

Aksi itu dinyatakan selesai pada pukul 15.20 Wita dengan ditandatanginya berita acara diterimanya sejumlah tuntutan massa aksi oleh pihak DPRD Sulteng dan perwakilan mahasiswa dan masyarakat Kota Palu.

Baca juga: 30 Agenda Diselesaikan, DPRD Donggala Tutup Masa Sidang II dan Mulai Sidang III

Aksi Demo 1 September 2025 di Kota Palu

Pada 1 September 2025, Kota Palu menjadi lokasi unjuk rasa besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, dan warga umum.

Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Jalan Sam Ratulangi.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, seperti penolakan terhadap kenaikan gaji pejabat, keberatan atas pungutan pajak 10 persen, penolakan RUKHUP, serta evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di daerah.

Massa aksi mulai berkumpul sejak pagi hari dan terus berdatangan hingga siang. Sekitar pukul 11.25 WITA, Aliansi Rakyat dan Mahasiswa tiba dan ikut menyuarakan aspirasi mereka.

Baca juga: Polres Morowali Bongkar Peredaran Sabu 1 Kg di Bahodopi Sulteng, Disembunyikan dalam Boneka

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari sekitar 1.273 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas pemadam kebakaran. 

Kepolisian menegaskan bahwa mereka menjamin kebebasan berpendapat, tetapi akan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum.

Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD, dan Wali Kota Palu turun langsung menemui para demonstran. Mereka melakukan dialog terbuka dan menyatakan siap memfasilitasi aspirasi massa kepada pemerintah pusat. 

Gubernur bahkan menyampaikan harapannya agar unjuk rasa di Palu bisa menjadi contoh penyampaian pendapat secara damai dan tertib di Indonesia.

 Wali Kota Palu menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga: Duduk Merumput Bareng Demonstran, DPRD Sulteng Janji Bakal Teruskan Tuntutan Hingga ke Pusat

Aksi ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan di Palu. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SLB diliburkan pada hari itu demi keselamatan siswa.

Sejumlah sekolah dasar yang berada di sekitar titik aksi mengalihkan pembelajaran ke metode daring. Jika situasi dinyatakan kondusif, kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 2 September.

Secara keseluruhan, unjuk rasa berjalan kondusif dan tidak dilaporkan adanya kekerasan atau kerusuhan besar. 

Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tampak berupaya menjaga suasana tetap tertib meskipun tensi politik dan sosial cukup tinggi. (*)