Sulteng Hari Ini

Anwar Hafid Pimpin Rapim Evaluasi APBD 2025, Tegaskan Pentingnya PAD dan Disiplin Pengawasan

Ia meminta OPD segera mengevaluasi kegiatan, khususnya paket pekerjaan yang berisiko tidak selesai sebelum akhir tahun anggaran.

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
HANDOVER
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/9/2025).  

Ketika itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh.

Baca juga: Gempa 5,0 SR Guncang Parigi Moutong, Sekolah Pulangkan Siswa

“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Ke depan, Anwar Hafid menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. 

Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.

“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur.

Rapim Evaluasi APBD 2025

Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi APBD 2025 adalah pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

Beberapa hal yang menjadi fokus evaluasi adalah tingkat penyerapan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta kualitas penggunaan dana untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan agar APBD 2025 digunakan secara optimal, terutama untuk program prioritas nasional.

Hal-hal yang ditekankan antara lain adalah alokasi anggaran untuk mengendalikan inflasi, mempercepat penurunan stunting, dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved