Transmigran Desa Kancuu Terima SHM, Gubernur Sulteng Tegaskan Komitmen Infrastruktur

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, POSO – Warga transmigrasi di Desa Kancu’u, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Jumat (19/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Anwar menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan lahan sekaligus meningkatkan infrastruktur dasar bagi masyarakat transmigrasi.

Menurutnya, penyerahan sertifikat ini merupakan salah satu langkah penyelesaian konflik agraria yang sudah bertahun-tahun belum tuntas. 

“Masalah tanah bertahun-tahun tidak selesai, bisa kita dapat solusinya. Salah satu penyelesaian konflik itu adalah yang kita laksanakan sore hari ini,” ujarnya.

Anwar mengaku bahagia dapat hadir langsung bersama masyarakat Desa Kancu’u. 

Baca juga: Rakerda di Poso, Pemprov Sulteng Anggarkan Rp10 Miliar untuk Ruas Tonusu–Pendolo

Usai mengikuti rapat di Kabupaten Poso, ia menyempatkan diri bertatap muka dengan warga untuk mendengarkan aspirasi sekaligus melihat kondisi di lapangan.

“Saya sangat bahagia bisa hadir. Kami tadi ada rapat di Poso membahas apa yang bisa dilakukan gubernur untuk Kabupaten Poso, sore hari ini saya datang di sini,” ungkapnya.

Anwar menekankan kehadirannya bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat, melainkan juga berdiskusi dengan masyarakat mengenai kebutuhan lanjutan setelah sertifikat diberikan. 

Ia berkomitmen agar program pembangunan berikutnya benar-benar sesuai harapan warga.

Ia juga menyebut berencana mengajak menteri terkait turun langsung ke lokasi. 

Meski belum sempat bertemu, ia berjanji tetap mengusahakan agar menteri bisa hadir sebagaimana kunjungannya bersama menteri di kawasan transmigrasi Lembantongoa, Kabupaten Sigi.

Terkait progres lahan, Anwar menjelaskan dari total lahan yang ada, baru sekitar 140 bidang di lahan satu yang sudah bersertifikat, sementara 60 bidang lainnya masih dalam proses. 

Untuk lahan dua, belum ada sertifikat yang diterbitkan. Ia menargetkan penyelesaian rampung pada 2025 tanpa harus menunggu tahun berikutnya.

Baca juga: Aktivis PMII Morowali Desak Pemerintah Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis

“Anggarannya sudah kita siapkan. Kalau bisa, tahun ini selesai. Jangan menyebrang tahun,” tegasnya agar BPN segera menindaklanjuti.

Selain tanah, Anwar juga menyoroti kondisi jalan masuk desa yang rusak, ketiadaan listrik, sekolah yang tidak layak, keterbatasan air bersih, hingga jembatan penghubung yang rusak.

Ia meminta agar kebutuhan dasar segera dipenuhi melalui pemerintah provinsi maupun kerja sama dengan pihak swasta. 

Kepada perusahaan perkebunan Sawit Jaya Abadi, Anwar mengingatkan adanya kewajiban menyerahkan 10 persen dari HGU kepada masyarakat melalui pemerintah daerah.

“Kalau selesai HGUnya, bapak punya kewajiban 10 persen harus diserahkan kepada masyarakat di sini melalui Bupati Poso,” kata Anwar.

Baca juga: Aksi Mahasiswa di Morowali Dikawal Ketat Aparat Gabungan

Dalam dialog dengan warga, terungkap lima persoalan mendasar yang dihadapi Desa Kancu’u, yakni:

1. Jalan masuk desa yang belum memadai.

2. Belum tersedianya jaringan listrik.

3. Bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

4. Jembatan penghubung desa yang rusak.

5. Kesulitan mendapatkan air bersih.

Anwar menegaskan komitmen memperbaiki infrastruktur tersebut, terutama akses jalan yang berdebu dan sulit dilalui. 

Jika tidak selesai 2025, ia menjamin pada 2026 jalan, penerangan, sekolah, dan jembatan penghubung sudah terwujud.

“Sekali lagi terima kasih banyak, kerinduan saya sangat besar untuk bisa bertemu di sini. InsyaAllah sepulang dari sini ada beberapa hal segera kami lakukan. Minimal kalau bukan 2025, tahun 2026 jalan, lampu, sekolah, dan jembatan bisa diwujudkan,” pungkasnya.

Baca juga: BGN Larang Ikan Cakalang dan Tongkol Jadi Lauk MBG

Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sulteng kepada masyarakat transmigrasi. 

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Bapak Gubernur, atas perhatian yang begitu besar terhadap masyarakat transmigrasi di Kabupaten Poso,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri Forkopimcam, OPD Provinsi Sulteng, Ketua Satgas Konflik Agraria Provinsi Sulteng Eva Bande, OPD Kabupaten Poso, serta masyarakat Desa Kancuu. (*)