Orasi di Depan Kantor Gubernur Sulteng, Berikut 24 Tuntutan Pendemo

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Aliansi Masyarakat Sulawesi Tengah berunjuk rasa di Kota Palu, Rabu (24/9/2025).

Aksi itu dalam rangka Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini.

Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sulawesi Tengah itu berlangsung di tiga titik Kota Palu.

Ketiga titi itu adalah Kantor ATR/BPN Sulteng, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) dan Kantor Gubernur Sulteng.

Massa aksi tergabung dari beberapa lembaga di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulteng, GMNI, Walhi, AMAN Sulteng, Serikat Perempuan.

Selain itu, juga terdapat aliansi masyarakat Desa Toviora, Dongi-dongi, Sigi, Tolitoli, Watutau Napu,  AMAN Kamalisi, dan Serikat nelayan Teluk Palu.

Baca juga: Hari Tani Nasional, Aliansi Masyarakat Sulteng Unjuk Rasa di 3 Titik Kota Palu

Saat di Kantor Gubernur Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, massa diterima Asisten I Pemprov Sulteng, Fahrudin Yambas. 

Massa aksi menyampaikan 24 tuntutan kepada Pemerinah Provinsi terkait permasalahan yang dialami masyarakat Sulawesi Tengah.

Adapun tuntutannya yaitu:

1. Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agararia Nasional Yang di Pimpin Langsung oleh Presiden.
2. Segera bahas dan sahkan RUU Reforma Agraria.
3. Bubarkan Badan Bank Tanah.
4. Bubarkan Balai Taman Nasional.
5. Bubarkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
6. Taman Nasional Lore Lindu harus angkat kaki dari Desa Sidondo 1, Sibowi, Sibalaya Utara dan Lambara.
7. Segera Putihkan 5640 Ha TNLL di dongi-dongi sesuai kesepakatan Dirjen KSDA di Dongi-Dongi bersama Forum Petani Merdeka.
8. Segera jadikan Desa Dongi-Dongi menjadi Desa Definitif di Tahun 2026.
9. Evaluasi dan Audit kawasan pangan nusantara (KPN) Talaga.
10. Perempuan berdaulat | Laksanakan Reforma Agraria Adil Gender dan Gugat UU Cipta kerja.
11. Tanah untuk Perempuan bukan Investor.
12. Ruang tangkap yang aman dan berdaulat untuk Nelayan Teluk Palu.
13. Berikan alat tangkap yang maju, modern untuk kesehjateraan Nelayan.
14. Kami butuh tanah untuk di garap, bukan hutan untuk kepentingan perdagangan karbon.
15. Segera tetapkan moratorium sementara penertiban izin baru yang berpotensi tumpang tindih dengan lahan pertanian petani dan wilayah masyarakat adat.
16. Sahkan RUU Masyarakat Adat dan Jalankan Reforma Agraria.
17. Bebaskan semua pejuang demokrasi yang di tahan selama aksi 25,28 dan 1/9 kemarin.
18. Hentikan Kekerasan dan kriminalisasi Petani, Nelayan, Masyarakat Adat dan Aktivis, Serta hentikan kasus kriminalisasi atas nama Kristian Toibo, warga Watutau yang berjuang melawan keberadaan Bank Tanah di Desa Watutau.
19. Kembalikan Tanah Warga Masyarakat Towiora yang telah di Rampas oleh PT Lestari Tani Teladan.
20. Audit dan cabut perusahaan sawit yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
21. Berikan ganti rugi dan pulihkan lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusaan sawit.
22. Sahkan UU Perampasan Aset: Kembalikan tanah-tanah Rakyat yang di jarah Negara dan Korporasi.
23. Reforma Agraria Bagi Nelayan ! Lindungi Wilayah Tangkap.
24. Bebaskan seluruh Desa dari klaim sepihak oleh Kehutanan.

(*)