DPRD Parimo Soroti Standar Dapur MBG, Ingatkan Pemerintah Cegah Keracunan Terulang

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti standar dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terjadi kembali kasus keracunan.

Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKB, H. Wardi menilai, persoalan utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis berada pada pengelolaan dapur.

Ia menyebut, seluruh dapur yang dibentuk melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dipastikan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana yang ditetapkan secara nasional.

Baca juga: Polsek Bungku Barat Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Harapan Jaya dan Wata Morowali

“Karena persoalan ini selalu munculnya di dapur. Maka penting dijelaskan apakah dapur yang ada sudah sesuai SOP nasional atau belum,” ujar H. Wardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Senin (30/9/2025).

Menurutnya, standar yang dimaksud tidak hanya mencakup ukuran dapur, tetapi juga aspek sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kelengkapan peralatan masak.

“Jangan sampai ada dapur yang tidak memenuhi syarat, tapi dipaksa tetap jalan. Ini bisa berisiko saat menyajikan makanan setiap hari,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Morowali Dorong Pengembangan Bandara, Harap Bisa Didarati Boeing dan Airbus

Wardi juga mempertanyakan jumlah tenaga kerja dan petugas gizi yang bertugas di setiap dapur.

Hal ini penting agar proses pengolahan makanan berjalan maksimal.

“Berapa jumlah tenaga kerja dalam satu dapur? Berapa maksimal petugas gizi? Ini semua harus sesuai juknis dari pusat, bukan sesuai kemauan di daerah,” katanya.

Ia menilai, berkurangnya jumlah pekerja dan petugas gizi bisa memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

“Kalau seharusnya 10 orang bekerja lalu hanya lima, tentu tidak maksimal. Begitu juga dengan petugas gizi, kalau seharusnya beberapa orang lalu hanya satu, pengawasan pasti tidak detail,” jelasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Morowali Bakal Punya Command Center, Semua Aktivitas Pemerintahan Bisa Terpantau

Wardi mengingatkan, program nasional ini memiliki tujuan besar untuk mendukung gizi anak sekolah.

Namun, tanpa pengawasan ketat, manfaatnya bisa berubah menjadi masalah.

“Program ini luar biasa, tapi kalau dapurnya tidak standar, SDM tidak memadai, dan pengawasan gizinya lemah, justru bisa membahayakan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Secara vertikal, ada camat, kepala puskesmas, bupati, hingga dinas terkait. Mereka harus duduk bersama membahas masalah ini,” ucapnya.

Menurutnya, miskomunikasi antara pihak-pihak terkait bisa menyebabkan program yang awalnya baik menjadi tidak efektif.

“Jangan sampai program yang bagus berubah tidak baik hanya karena miskomunikasi. Semua pihak harus satu suara,” tambahnya.

Wardi mengingatkan bahwa kasus keracunan bukan hanya terjadi di SMPN 2 Taopa, tetapi juga pernah terjadi di Toboli Barat dan Parigi.

“Yang viral memang di Taopa, tapi sebelumnya juga pernah ada kasus serupa di tempat lain meski tidak sebanyak itu,” ungkapnya.

Baca juga: Rencana Bangun Terminal Tipe A di Bungku tengah, Dishub Morowali Siapkan 4 Hektare Lahan

Ia berharap hasil RDP menjadi langkah awal perbaikan sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Tujuan kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi agar ke depan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Wardi meminta pemerintah daerah memastikan setiap dapur umum memenuhi standar dan pengawasan lebih ketat terhadap proses penyajian makanan.

“Harapan kami, SPPG bisa berjalan maksimal, dan orang tua tidak khawatir lagi anaknya makan makanan bergizi dari sekolah,” pungkasnya. (*)