DPRD Rekomendasikan Penghentian Sementara Program MBG di Parigi Moutong

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - DPRD Kabupaten Parigi Moutong merekomendasikan penghentian sementara program makan bergizi gratis (MBG) selama 10 hari.

Keputusan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, Sutoyo, pada Senin (29/9/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, menegaskan bahwa rekomendasi penghentian bersifat sementara.

"Jika pihak MBG tetap melaksanakan makan bergizi gratis, itu tidak masalah. Namun, kami menyarankan agar dihentikan sementara," ujarnya.

Sutoyo menjelaskan, penghentian sementara dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan program, termasuk pemeriksaan kualitas makanan, standar gizi, dan mekanisme distribusi.

"Langkah ini untuk memastikan program berjalan aman dan tertib," katanya.

Satu dapur di Kecamatan Taopa, sebelumnya sudah dihentikan karena alasan administratif dan prosedur.

"Dapur SPPG itu memang sudah polisline dan itu memang dihentikan," ujar Sutoyo.

Selama 10 hari penghentian, pihak penyedia dan pemerintah daerah diminta menyiapkan SOP dan dokumen pendukung.

"Kami ingin semua poin dipenuhi sebelum program dilanjutkan," katanya.

Sutoyo menekankan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab jika muncul masalah pada peserta program.

"Kalau ada hal positif atau negatif, pemerintah daerah harus menanggungnya. Ini supaya program benar-benar bermanfaat," jelasnya.

Selain itu, DPRD menyoroti perlunya pengawasan terhadap tenaga pendukung program, termasuk akuntan dan staf lain.

"Itu yang harus dibahas. Pemerintah daerah harus mengawasi," katanya.

Menurutnya, evaluasi juga mencakup kapasitas dapur, jumlah target, dan mekanisme distribusi.

Menurut Sutoyo, satu dapur hanya mampu melayani 2.500 peserta, padahal target SPPG mencapai 4.000 peserta per hari.

"Ini perlu diperhatikan agar distribusi makanan sesuai target," ujarnya.

Aspek sanitasi, IPAL, bahan makanan, dan gizi juga menjadi perhatian.

"Dari sanitasi, IPAL, bahan makanan, hingga Gizi, semua harus memenuhi standar SPPG," kata Sutoyo.

Selain itu kata dia, menurut Direktur Rumah Sakit Moutong, untuk melayani ribuan peserta, satu ahli gizi tidak cukup.

"Dibutuhkan hingga lima ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan dan gizi bagi seluruh penerima manfaat," kata Sutoyo mengutip Direktur RS Moutong.

Sutoyo menegaskan pemerintah daerah harus memanggil semua pihak terkait, termasuk penyedia SPPG, agar kualitas program tidak hanya mengejar kuantitas.

"Ending dari program ini adalah pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya.

Selain itu, DPRD menekankan agar setiap langkah dijalankan dengan seksama, termasuk penyelidikan dan peninjauan SOP.

"Supaya ketika terjadi hal seperti ini, jelas siapa yang bertanggung jawab dan tidak ada yang terbebani sendiri," jelas Sutoyo.

Meski dihentikan sementara, program tetap menjadi prioritas DPRD.

Tujuannya agar anak-anak dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat maksimal dari program makan bergizi gratis.

Penghentian sementara ini, terang Sutoyo, diharapkan menjadi kesempatan memperbaiki kualitas program.

"Jika semua poin terpenuhi, program ini akan lebih aman dan efektif bagi penerima manfaat," kata Sutoyo.

Sutoyo menutup pernyataannya dengan menghimbau semua pihak bersinergi dalam evaluasi.

"Mari kita pastikan program ini bisa berjalan lebih baik ke depannya," pumgkasnya.(*)