Mutmainah Korona Dukung DLH Palu Siapkan Perwali Pemilahan Sampah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendukung langkah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemilahan sampah.

Mutmainah Korona menilai kebijakan itu merupakan langkah progresif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Palu.

“Saya sangat mendukung inisiatif DLH Palu untuk siapkan Perwali tentang pemilahan sampah,” kata Mutmainah, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tapi juga bisa menjadi solusi dalam peningkatan wirausaha warga.

Baca juga: Sukses Amankan Demo Jilid II, Wakapolda Sulteng Bagi Resep Pengamanan Humanis

Namun, ia mengingatkan agar aturan itu tidak hanya difokuskan untuk sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeca).

“Pemilahan sampah harus jadi pintu masuk untuk menguatkan peran masyarakat berbasis rumah tangga,” ujarnya.

Legislator Partai NasDem itu menilai, kesadaran memilah sampah harus tumbuh di tingkat rumah tangga.

“Memilah sampah bukan beban, tapi solusi untuk kurangi potensi banjir dan menciptakan sumber penghasilan baru,” tambahnya.

Mutmainah menyebut, ekonomi sirkular bisa berkembang dari pengolahan limbah rumah tangga, seperti pembuatan ecobrick, pupuk, atau kerajinan.

Selain itu, ia juga mendorong DLH Palu untuk memperkuat koordinasi antara TPS 3R, TPST, dan Bank Sampah.

“DLH harus segera mendudukkan semua pengelola sampah untuk buat peta jalan bersama,” katanya.

Ia menilai, semakin banyak Bank Sampah berdiri di Palu, semakin besar peluang edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Bank Sampah bisa jadi mitra strategis dalam edukasi dan penguatan ekonomi warga,” ujarnya.

Baca juga: NI PPPK Paruh Waktu Belum Terlihat di MOLA BKN? Kenali Penyebab dan Solusi agar Cepat Terbit

Mutmainah juga meminta agar DLH memperhatikan perlindungan sosial bagi para pengelola Bank Sampah.

“Selain petugas kebersihan, pengelola Bank Sampah juga sebaiknya dapat BPJS,” tegasnya.

Ia menambahkan, DLH perlu mengalokasikan anggaran untuk tempat sampah terpilah dan biopori di rumah tangga.

“Itu bentuk kompensasi atas partisipasi warga yang rutin bayar retribusi sampah,” tutupnya.(*)