BPK RI Gelar Pemeriksaan Terinci di Sulteng, Wagub Minta Semua OPD Transparan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, meminta seluruh perangkat daerah agar kooperatif dan transparan selama pelaksanaan pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penegasan itu disampaikan Reny saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. 

Ia berharap, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar dalam memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Pimpin Rapat Penanganan PETI Bersama Kementerian ESDM

“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan kali ini mencakup dua fokus utama, yakni kepatuhan lingkungan dan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.

Farid, anggota tim pemeriksa menyebut pemeriksaan lingkungan dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, serta pengendalian pencemaran lingkungan.

Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, dan penegakan hukum kehutanan dengan rentang evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025. 

Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, termasuk Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.

Baca juga: Bank Mayapada Dilaporkan Ke Polda Sulteng Atas Dugaan Penyalahgunaan Data Nasabah

Sementara untuk bidang ketahanan pangan, BPK akan menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan. 

Fokus pemeriksaan meliputi perencanaan, cadangan pangan, hingga stabilisasi pasokan antarwilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr Ir Christina Shandra Tobondo, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. (*)