Usulan WP dan WPR Dicabut, Bupati Parigi Moutong Erwin: Saya Ingin Tahu Siapa yang Kepanasan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan akan menelusuri kejanggalan dalam usulan wilayah pertambangan yang mencapai 335 ribu hektare.

Menurutnya, angka itu terlalu besar dan muncul tanpa koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak teknis.

“335 ribu hektare itu besar sekali. Saya harus tahu dulu titiknya di mana semua,” ujar Erwin, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Pantoloan Palu Naik 17 Persen, Arus Kapal Tembus 4,4 Juta GT

Erwin menyebut, awalnya Pemkab hanya mengusulkan 16 titik wilayah pertambangan. Namun, data dari ESDM Provinsi menunjukkan ada 41 titik, bahkan beredar 53 titik.

“Yang benar yang mana ini? Saya saja tidak tahu rapatnya kapan. Makanya saya bilang sudah kacau ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, lampiran usulan yang beredar juga tidak memiliki surat pengantar dan tanda paraf pejabat berwenang.

Baca juga: Bukan Cuma Cinta, Ini 3 Sifat Kenny Austin yang Bikin Kakak Amanda Manopo Beri Restu Nikah

“Setahu saya, lampiran itu harus ada suratnya. Tapi yang beredar tidak ada parafnya,” kata Erwin.

Karena itu, Bupati Erwin memutuskan untuk menarik seluruh usulan wilayah pertambangan yang sudah dikirim ke provinsi.

“Saya bilang harus ditarik. Saya mau lihat siapa yang kepanasan di sini,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, istilah kepanasan yang ia maksud adalah pihak-pihak yang merasa gelisah atau keberatan setelah usulan itu dicabut.

“Kalau ada yang bereaksi berlebihan, berarti dia punya kepentingan di dalamnya. Ini barang masa saya tidak tahu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tidak sampainya tembusan surat ke sejumlah pejabat daerah, termasuk DPRD dan Sekda.

“Saya ketemu ketua DPRD, dia bilang tidak ada tembusan. Sekda juga bilang sama. Jangan-jangan semua tembusan tidak sampai,” ujarnya.

Baca juga: Sosok Dharma Pongrekun, Purnawirawan Polri Asal Palu yang Yakin Bjorka Asli Masih Bebas

Bupati menduga ada pihak yang mengubah lampiran surat tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.