Soroti Teguran Mendagri, Safri: Gubernur Wajib Suarakan Kepentingan Rakyat Bukan Dibungkam

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mengkritik keras pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian yang menegur para gubernur yang memprotes pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Safri meminta Tito tidak asal bicara atau mengeluarkan pernyataan yang tendensius, terutama mengkritik sikap para kepala daerah yang keberatan dengan pemangkasan anggaran TKD.

Menurutnya, sikap Tito menunjukkan ketidakpahaman terhadap realitas dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Kronologi Rumah Atalia Diserbu Santri Buntut Komentar Bantuan Ponpes Al Khoziny, Didesak Minta Maaf

"Tito jangan asal bicara itu sama saja menyakiti para gubernur. Anda tidak tahu persis seperti apa kondisi di lapangan, apalagi di Sulteng. Ketika TKD dipotong, yang terdampak langsung adalah rakyat," tegasnya, Kamis (16/10/2025).

Safri menilai, kritik para kepala daerah terhadap pemangkasan TKD adalah bentuk tanggung jawab mereka terhadap daerah, bukan bentuk pembangkangan seperti yang seolah-olah digambarkan oleh Mendagri.

"Gubernur itu pemimpin daerah yang tahu langsung kebutuhan dan kekurangan di wilayahnya. Kalau mereka bersuara, itu karena ada tekanan anggaran yang nyata. Bukan karena tidak loyal pada pemerintah pusat," tambahnya.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Santri di Parigi Moutong Sulteng Meninggal Dunia, Diduga Korban Kekerasan di Pesantren

Safri menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah dalam setiap kebijakan fiskal, agar dampaknya tidak justru menimbulkan ketimpangan dan memperlambat pembangunan di daerah.

"Jangan hanya melihat dari kaca mata pusat. Pemerintah daerah yang menghadapi langsung keluhan rakyat, kekurangan infrastruktur, layanan publik yang tersendat karena anggaran dikurangi. Itu yang harus dilihat," tekannya.

Pemotongan TKD kata Safri, berdampak besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Sulteng, terutama kabupaten/kota yang bergantung pada dana dari pusat.

Safri mencontohkan Program 9 BERANI yang digagas pemerintahan Anwar-Reny yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai arah pembangunan nasional.

Baca juga: Harga iPhone di Indonesia Terbaru: iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17 Air

"Kalau anggaran dipotong, sementara kebutuhan di daerah terus meningkat, bagaimana bisa daerah menjalankan program-program strategis? Kritik para gubernur itu wajar dan harus dijadikan masukan," tegasnya.

Safri menambahkan bahwa program-program strategis yang telah dirancang bisa terhambat karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

“Tanpa dukungan finansial yang cukup, pembangunan strategis bisa terhambat. Program prioritas yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan daerah akan sulit direalisasikan," tambahnya.

Untuk itu, Safri juga meminta Mendagri untuk tidak hanya menegur gubernur yang bersuara, tetapi justru mendorong dialog terbuka antara pusat dan daerah.