KKJ-ST Gelar Diskusi Publik Terkait Gugatan Rp200 Miliar Oleh Mentan Kepada Media Tempo

Taufik menyebut, ada pasal 28 Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Peraturan Dewan Pers nomor 3 tahun 2017 tentang pengaduan terhadap sengketa-sengketa jurnalistik.

"Setiap sengketa pers dalam bentuk  apapun itu, semua harus lewat dewan pers. Sebab pers memiliki Undang-undang lex specialis, dalam asas hukum Undang-undang khusus lex specialis mengenyampingkan undang-undang  umum," ujarnya

Sehingga kata Taufik, sengketa-sengketa pers dalam bentuk apapun itu, tidak bisa masuk dalam ranah perdata maupun dilapor secara pidana. (*)