Pemerintah Morowali Jamin Ranperda Sesuai Visi Pembangunan Daerah

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menyampaikan secara resmi pandangan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Morowali yang membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah, Senin (17/11/2025).

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Morowali, Jl, Trans Sulawesi, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menjelaskan bahwa seluruh masukan dan pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi daerah. 

Baca juga: DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna Bahas Rancangan Peraturan Daerah

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka dan siap menindaklanjuti setiap catatan konstruktif yang disampaikan oleh DPRD.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi. Setiap pandangan akan menjadi rujukan penting bagi penyempurnaan Ranperda agar semakin relevan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati saat membaca pandangan Bupati.

Wabup menambahkan bahwa Ranperda yang diajukan pemerintah telah disusun berdasarkan kebutuhan strategis daerah dan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik.

Baca juga: PT PLN Raih Sertifikasi Great Place to Work 2025, Bukti Transformasi Organisasi

“Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap rancangan peraturan disusun secara terukur, berbasis data, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Morowali. Kami ingin setiap Ranperda memberi kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mempercepat capaian pembangunan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas. 

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan daerah, terutama dalam pengelolaan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran Wakil Bupati pada rapat itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan proses legislasi berjalan transparan, aspiratif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)