Bupati Delis Morowali Utara Tekankan Percepatan Harmonisasi Regulasi untuk Pembangunan

TRIBUNPALU.COM - Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi hadiri Rapat Koordinasi Bidang Produk Hukum Daerah se-Sulawesi Tengah yang digelar di Gedung Pogombo, Jumat (21/11/2025).

Rakor yang dihadiri Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas ini menjadi momentum strategis bagi para kepala daerah, termasuk Morowali Utara, untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan serta mempercepat harmonisasi regulasi di tingkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Delis menilai rakor ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan kebijakan nasional.

Baca juga: Sesmen Kemendukbangga Ingatkan Bonus Demografi Bisa Jadi Boncos Jika Salah Kelola

Menurutnya, percepatan fasilitasi produk hukum daerah oleh kementerian dan pemerintah provinsi akan sangat membantu Morowali Utara yang kini tengah mendorong berbagai program prioritas pembangunan.

Selain mendengarkan paparan Menteri Hukum terkait percepatan layanan regulasi berbasis teknologi, Bupati Delis juga mengikuti pembahasan mengenai penguatan peran pemerintahan daerah dalam reformasi hukum, termasuk peluang penguatan payung hukum untuk sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan layanan masyarakat.

Rakor turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda, termasuk pemutaran video Program 9 BERANI yang merupakan visi misi Gubernur Anwar Hafid dan Wagub Reny Lamadjido, serta penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Sekda Morut Ingatkan OPD tentang Pentingnya Anggaran Efektif dan Berkeadilan Gender

"Rakor ini memberi kami energi baru untuk menghadirkan kebijakan yang lebih pasti, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. Morowali Utara membutuhkan regulasi yang kuat agar pembangunan berjalan cepat dan tidak tersendat persoalan hukum," ujar Bupati Delis.

"Kami berharap kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan pemerintah provinsi terus diperkuat, karena percepatan harmonisasi regulasi akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan iklim investasi di daerah," tambahnya. (*)