Dana DBH Morut Dipangkas, Siltab Kepala Desa Tertunda Karena Dana Terbatas

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, memimpin rapat koordinasi pada Senin (6/4/2026) untuk optimalisasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. 
• Dalam rapat, Wabup meminta maaf atas keterlambatan Siltab, dana intensif desa, dan menjelaskan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat efisiensi anggaran nasional. 
• Pemerintah daerah melakukan re-focusing anggaran, menunda kegiatan fisik yang kurang mendesak, dan terus mencari sumber dana lain.

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K memimpin rapat koordinasi berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Morowali Utara Senin (6/4/2026).

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara tahun 2026.

Selain Wabup, hadir pula Sekda Musda Guntur Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, para Asisten Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, Camat serta para kepala desa se Kabupaten Morowali Utara.

Dalam pengarahannya, Wabup Djira atas nama Pemda memohon maaf atas keterlambatan Siltab (penghasilan tetap) kepada para kepala desa, Sekdes, dan perangkat desa kainnya.

Begitu pula dana intensif untuk para kader di desa.

"Ini terjadi bukan karena kesengajaan pemerintah daerah, tapi kondisi keuangan yang memaksa jadi begini," jelasnya.

Baca juga: Polres Banggai Gelar Tes Urine di Lapas Luwuk, 1 Warga Binaan Positif Narkoba

Para camat dan kepala desa serta pimpinan OPD diminta untuk memberi penjelasan yang komprehensif ke masyarakat mengenai kondisi perekonomian negara yang juga terdampak di Morowali Utara.

Wabup mengakui masalah yang paling dirasakan daerah ini adalah pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menyusul kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini sangat terasa karena nilainya cukup besar.

Meski demikian, kata Wabup, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berusaha untuk menggali potensi lain.

Bahkan Bupati Delis terus mencari peluang untuk mendapatkan dana dari pusat.

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini terpaksa harus dilakukan. Bahkan pada tahun 2026 ini terpaksa harus dilakukan penyesuaian anggaran.

"Kegiatan fisik yang dianggap belum terlalu mendesak, terpaksa harus ditunda dulu. Anggarannya dipindahkan untuk membiayai yang lebih mendesak," urai Wabup.

Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masalah batas wilayah desa yang belum tuntas serta persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2026 ini.

Baca juga: Polres Banggai Serahkan Tersangka Penggelapan Mobil ke Kejaksaan