Mengenal TB Hasanuddin, Politikus PDIP yang Anggap Polemik Bandara IMIP Persoalan Besar

Namun melalui keputusan terbaru, hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang mempertahankan izin tersebut.

Dua bandara lainnya (IMIP dan Weda Bay) secara otomatis kehilangan hak mengoperasikan penerbangan langsung ke luar negeri.

Kemenhub menjelaskan bahwa izin penerbangan internasional bagi bandara khusus sebenarnya ditujukan untuk kebutuhan terbatas, seperti angkutan udara niaga tidak berjadwal, evakuasi medis, penanganan bencana, serta transportasi penumpang dan kargo guna mendukung kegiatan usaha utama.

Penerbangan semacam itu juga wajib berkoordinasi dengan instansi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan agar personel serta fasilitas pendukung tersedia secara memadai.

Ketentuan dalam KM 55 Tahun 2025 berlaku hingga 8 Agustus 2026. Pengawasan atas implementasinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Jokowi Bantah Resmikan

Sebelumnya, Joko Widodo angkat bicara soal bandara khusus PT IMIP.

Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan bandara milik PT IMIP.

"Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Enggak pernah," kata Jokowi pada Jumat, 28 November dikutip dari CCN Indonesia.
 
Jokowi meluruskan bahwa yang ia resmikan adalah Bandara Maleo.

Bandara Maleo dibangun oleh Pemerintah sejak tahun 2007.

Peresmian Bandara Maleo dilakukan pada Desember 2018.

Menanggapi tudingan itu, Jokowi mengaku santai.

Ia mengaku sudah biasa disudutkan dengan berbagai berita yang beredar.

"Ya, semua hal yang enggak baik, kan, ditariknya ke saya," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Baca juga: Inara Rusli Sempat Berdalih Tak Mau Langkahi Mawa, Padahal Sudah Nikah Siri dengan Insanul

Awal Mula Polemik Bandara IMIP

Polemik ini bermula dari temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Menhan menyebut bandara tanpa perangkat negara itu sebagai anomali yang merawankan kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.