Sigi Bangun Infrastruktur Digital untuk Atasi Blank Spot Lewat Program Berani Berdering

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Masalah blank spot atau ketiadaan sinyal internet masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terutama karena kondisi geografisnya yang didominasi pegunungan.

Namun, memasuki awal tahun 2026, pemerintah daerah sedang gencar melakukan percepatan melalui berbagai program Berani Berdering.

Berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Kabupaten Sigi pada awal Januari 2026, tercatat ada 15 desa prioritas yang diidentifikasi sebagai daerah blank spot utama yang sedang ditangani secara intensif.

Ke-15 desa ini tersebar di tujuh kecamatan yang memiliki tantangan geografis cukup berat, yakni Kecamatan Lindu, Marawola Barat, Kulawi, Kinovaro, Kulawi Selatan, Tanambulava, dan Palolo.

Wilayah yang paling mendominasi daftar ini adalah Kecamatan Lindu dengan lima desa sekaligus, yaitu Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca, dan Olu.

Selain itu, terdapat pula desa-desa di wilayah pegunungan lain seperti Desa Wayu dan Lewara di Marawola Barat, Desa Tangkulowi, Bolapapu, dan Salua di Kulawi, serta Desa Moa di Kulawi Selatan.

Baca juga: Beasiswa S2 dan S3 Berani Cerdas Fokus pada Bidang Kedokteran dan Pertambangan

Area lain yang juga masuk dalam daftar penanganan tahun ini adalah Desa Bolobia di Kinovaro, Sibalaya Utara di Tanambulava, Lembantongoa di Palolo, hingga Desa Binangga di Marawola.

Sekda Sigi, Nuim Hayat, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tahapan penting dalam implementasi Program Berani Berdering, yang menjadi program strategis daerah untuk mempercepat pemerataan akses dan konektivitas digital hingga ke tingkat desa di Kabupaten Sigi.

“Rakor ini difokuskan untuk memfinalisasi dokumen proposal Program Berani Berdering yang telah diajukan oleh desa-desa calon penerima, berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sigi,” ujar Nuim Hayat, memfokuskan finalisasi dokumen proposal program berani berdering.

Ia menambahkan, proses reviu APIP dilakukan guna memastikan seluruh proposal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta tata kelola penganggaran dan pelaksanaan program yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hasil reviu tersebut, Sekda meminta 15 desa calon penerima Program Berani Berdering agar segera melengkapi dan menyempurnakan dokumen proposal. 

Kelengkapan dokumen meliputi aspek administrasi, teknis pelaksanaan, serta dukungan data perencanaan yang menjadi persyaratan program.

“Pemenuhan dokumen yang lengkap dan sesuai ketentuan menjadi prasyarat utama sebelum program ini ditetapkan dan dilaksanakan,” tegasnya, tentang kesesuaian prasyarat pemenuhan dokumen.

Baca juga: Beasiswa S2 dan S3 Berani Cerdas Sulteng, Prioritaskan Keahlian Dibutuhkan Daerah