Legislator PDIP Donggala Minta Pemerintah Seriusi Penanganan Jembatan Rusak di Tanantovea dan Labuan

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata.

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Kerusakan jembatan penyeberangan di wilayah terdampak banjir Kecamatan Tanantovea dan Labuan, Kabupaten Donggala, menjadi sorotan Legislator PDI Perjuangan Jinurain Lamakatutu.

Dia menilai, tidak adanya jembatan sangat membahayakan keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah yang terpaksa melintasi arus banjir demi berangkat dan pulang sekolah.

Di sejumlah titik, derasnya aliran air akibat banjir membuat jembatan penyeberangan tak lagi berfungsi optimal.

Bahkan, beberapa anak sekolah dilaporkan hampir hanyut saat menyeberang karena struktur jembatan rusak dan licin, sementara arus air cukup kuat.

Baca juga: Hujan Lebat Picu Banjir, Dua Jembatan di Kecamatan Labuan Donggala Sulteng Putus

Jinurain Lamakatutu meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan. 

Keselamatan anak-anak menjadi perhatian utama, mengingat akses jembatan merupakan jalur vital bagi aktivitas pendidikan dan mobilitas warga sehari-hari.

Anggota DPRD Donggala itu menilai, persoalan Jembatan rusak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. 

“Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai ada korban baru pemerintah bergerak. Penanganan sementara hingga pembangunan permanen harus segera dilakukan,” ujar Jinurain saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir, Rabu (14/1/2026)

Selain menyalurkan bantuan makanan dan sembako kepada warga terdampak, Jinurain juga telah menyampaikan kondisi tersebut kepada instansi terkait untuk melakukan langkah teknis, termasuk pemasangan jembatan darurat atau pengamanan jalur penyeberangan.

Baca juga: BPBD Donggala Prioritaskan Evakuasi dan Bantuan Logistik Warga Terisolir Akibat Longsor

Warga setempat berharap, pemerintah daerah maupun instansi terkait segera memberikan solusi konkret.

Pasalnya, jembatan yang ambruk di kedua kecamatan menjadi satu-satunya akses bagi anak-anak sekolah dan warga untuk beraktivitas, terutama saat banjir melanda.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan bantuan logistik, tetapi juga mempercepat perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.(*)