Inflasi Sulteng Terkendali 3,31 Persen, Pemprov Siapkan Strategi Hadapi Ramadan dan Idulfitri 2026

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Inflasi Sulawesi Tengah tercatat berada dalam kondisi terkendali di angka 3,31 persen. 

Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Kanwil BPN Sulteng Ikuti Rapim Kementerian ATR/BPN, Perkuat Sinergi Program Strategis 2026

Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan bahwa langkah antisipasi sejak dini menjadi kunci utama dalam mengendalikan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang momentum keagamaan.

Ia mengakui, pengendalian inflasi pada tahun 2025 sempat menghadapi berbagai tantangan. 

Namun berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada pada level yang sehat.

“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Wagub Reny.

Wagub Reny menyebutkan, terdapat empat daerah yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, karena memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga.

Berkat upaya pengendalian yang konsisten, inflasi Sulawesi Tengah yang sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional, kini berhasil ditekan dan stabil di kisaran 3,31 persen.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Kamis 15 Januari 2026, Klaim Skin Senjata Spesial di Sini

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Wagub Reny mengingatkan adanya potensi kenaikan harga pangan. 

Oleh karena itu, Pemprov Sulteng bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar serta memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis.

Komoditas yang menjadi fokus pemantauan di antaranya beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.

Untuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, mulai dari menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang.

Selain itu, dilakukan optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah dan koordinasi intensif dengan Bulog, pelaksanaan operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca.

TPID juga menyiapkan langkah antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif, melakukan monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember.

Baca juga: Husen Marjengi Sebut Evaluasi Gubernur Jadi Warning bagi Pemda Parigi Moutong

Bank Indonesia merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.

Plt Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J Musa, memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan periode 2023–2025. 

Ia menegaskan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama.

Selain itu, pengendalian inflasi komoditas perikanan juga menjadi perhatian, mengingat sektor tersebut merupakan salah satu ciri khas Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.(*)