Komisi C DPRD Palu Minta PT CPM Beri Ruang Warga Menambang di Wilayah Konsesi

Ringkasan Berita:

• Pemberian Ruang: Komisi C DPRD Kota Palu meminta PT CPM membiarkan masyarakat tetap menambang di wilayah konsesi selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait penciutan lahan.
• Pengawasan Keselamatan: Ketua Komisi C, Abdurahim Nasar Al-Amri, menekankan agar aktivitas masyarakat tetap dipantau pada titik-titik aman untuk menghindari risiko kecelakaan kerja.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi C DPRD Kota Palu meminta PT Citra Palu Minerals (CPM) memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah konsesi perusahaan, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, usai rapat bersama pihak PT CPM di Ruang Komisi C DPRD Kota Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Selasa (20/1/2026).

Menurut Abdurahim, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait penciutan wilayah konsesi PT CPM.

Karena itu, masyarakat yang masih menambang tidak seharusnya langsung dilarang.

“Kalau soal penciutan wilayah konsesi CPM, kita masih menunggu keputusan dari pusat. Tapi selama belum ada keputusan itu, masyarakat jangan dihalang-halangi. Berikan mereka ruang,” ujar Abdurahim.

Baca juga: Pastikan Pasokan Aman, Gubernur Anwar Hafid Antisipasi Distribusi BBM dan LPG Jelang Ramadan

Ketua Demokrat Kota Palu itu menegaskan, aktivitas masyarakat tetap harus berada dalam pengawasan agar tidak membahayakan keselamatan.

“CPM lebih tahu titik-titik yang aman. Jadi silakan masyarakat menambang, tapi tetap dijaga agar tidak menimbulkan risiko,” katanya.

Sikap Komisi C DPRD Palu itu sejalan dengan pernyataan Wakil Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, yang menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di Poboya tidak bisa serta-merta disebut ilegal.

Menurut Helmi, wilayah Poboya berada dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CPM.

Sehingga tidak bisa langsung dicap ilegal selama pihak perusahaan tidak mempermasalahkan.

Sebelumnya juga, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga menyuarakan perlunya memberikan ruang kepada masyarakat Poboya melalui mekanisme yang sah.

Gubernur mendorong agar aktivitas tambang rakyat dapat dilegalkan melalui skema kemitraan serta pengaturan ulang wilayah pertambangan, agar masyarakat bisa ikut merasakan manfaat sumber daya alam di daerahnya sendiri.

Baca juga: Profil Lengkap Letkol M Ali Wardhana, Putra Daerah Donggala Kini Pimpin Lanal Palu

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.

Sementara itu, Komnas HAM Sulawesi Tengah turut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, menyatakan bahwa UUD 1945 secara tegas menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), bukan masyarakat.

“Negara wajib hadir. Rakyat jangan dikorbankan. Pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Livand pekan lalu.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menyikapi persoalan pertambangan, bukan pendekatan represif.

Diketahui, PT Citra Palu Minerals (CPM) merupakan anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRM) dengan kepemilikan saham sebesar 96,97 persen.

Perusahaan ini mengantongi Kontrak Karya seluas 85.180 hektare, yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Salah satu wilayah operasionalnya berada di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sekitar 9 kilometer dari pusat kota. (*)