Komisi I DPRD Sigi Soroti Dapodik, Dana BOS, hingga Nasib Guru Honorer

Ringkasan Berita:

• Komisi I DPRD Kabupaten Sigi menyoroti berbagai masalah krusial di sektor pendidikan saat pelaksanaan Pendalaman Aspirasi Daerah (PAD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi.
• Isu yang dibahas meliputi validitas data Dapodik, transparansi pengelolaan Dana BOS, ketimpangan pengangkatan PPPK dan tenaga honorer, serta pengelolaan data penerimaan peserta didik baru.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Komisi I DPRD Kabupaten Sigi menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan saat pelaksanaan Pendalaman Aspirasi Daerah (PAD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi.

Isu yang mengemuka meliputi validitas data Dapodik, transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga ketimpangan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer.

Anggota Komisi I DPRD Sigi dari Fraksi Partai NasDem, Ilyas Nawawi, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga operator. 

Ia mengungkapkan, banyak laporan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru yang diduga dipengaruhi hubungan kekerabatan, yang tidak terlepas dari lemahnya pengelolaan data di tingkat sekolah.

Baca juga: JOB Tomori Pertahankan Penghargaan Tertinggi HSSE Patra Adikriya Bhumi Utama 2025

“Yang perlu diperbaiki salah satunya adalah kualitas operator. Bukan hanya operator, kepala sekolah dan guru juga harus diperhatikan,” ujar Ilyas.

Ilyas Nawawi dikenal sebagai tokoh senior pemerintahan dan sosial di Kabupaten Sigi. Pria berusia 72 tahun yang berdomisili di Kalukubula, Kabupaten Sigi, ini memiliki rekam jejak panjang di dunia birokrasi dan organisasi kemasyarakatan. 

Ia pernah mengabdi di sejumlah instansi pemerintahan, antara lain Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palu, dan Kesbang Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Camat Sigi Biromaru pada periode 2009–2010, serta menduduki berbagai jabatan struktural di Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Di bidang organisasi, Ilyas aktif sejak usia muda dan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Karang Taruna Teladan Nasional, serta menjadi pengurus KNPI dan AMPI. 

Ia juga memimpin dan membina sejumlah lembaga sosial, di antaranya Yayasan Alkhairat Kalukubula dan LSM Bina Umat. Berbekal latar belakang pendidikan Sarjana (S1) Universitas Tadulako, Ilyas dikenal konsisten menyuarakan kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan sosial.

Baca juga: LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan, Simpanan Rupiah Tetap 3,50 Persen

Dalam forum PAD tersebut, Ilyas turut menyoroti nasib guru honorer yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status sebagai PPPK maupun ASN. 

Ia menyayangkan adanya tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang relatif baru beroperasi justru lebih cepat diangkat menjadi PPPK.

“Ibu Kadis mungkin bisa membuat suatu gerakan agar para guru honorer ini mendapat perhatian lebih, supaya perhatian pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada SPPG,” katanya, meminta Dinas Pendidikan Sigi, memperhatikan nasib guru honorer.