Gubernur Anwar Hafid Tawarkan Solusi Tambang Poboya, Usul Area CPM Dimanfaatkan Warga

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menawarkan solusi bagi warga Poboya terkait aktivitas pertambangan dalam rapat Forkopimda Sulteng di Makodam XXIII/Palaka Wira
• Pemprov Sulteng mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sebagian lahan PT Citra Palu Minerals dimanfaatkan oleh warga asli Poboya
• Forkopimda menyepakati penguatan Satgas pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum di sektor pertambangan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menawarkan sejumlah solusi bagi warga Poboya, Kota Palu, terkait aktivitas pertambangan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut digelar di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026), dan dihadiri Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi, serta jajaran Forkopimda.

Baca juga: Rakor Forkopimda Sulteng bersama Gubernur Anwar, Soroti Tambang Ilegal Hingga Narkoba

Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar sebagian area perusahaan PT Citra Palu Minerals (CPM) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya warga asli Poboya.

“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya yang ada di Kota Palu ini,” ujar Anwar Hafid.

Selain pengurangan area perusahaan, pemerintah provinsi juga mendorong skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai solusi jangka pendek.

Menurut Anwar Hafid, kemitraan tersebut dapat menjadi jalan tengah guna menciptakan kesejahteraan bersama.

“Untuk jangka pendek, kami mencoba mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah berangkat dari aspirasi masyarakat dan akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat.

“Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Dorong Menteri Sosial Perkuat Bansos Kebencanaan dan Sekolah Rakyat di 2026

Rapat Forkopimda juga menyepakati penguatan satuan tugas (Satgas) guna meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum di lapangan.

“Satgas yang ada akan kita perluas dan lengkapi lagi agar semakin kuat dalam melakukan tindakan di lapangan,” tuturnya.

Anwar Hafid menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika aktivitas pertambangan dinilai membahayakan masyarakat.

“Jika ini membahayakan masyarakat, maka kita akan mengambil tindakan tegas, termasuk menutupnya,” tegas Anwar Hafid.

Ia menambahkan, setiap kebijakan ke depan akan didasarkan pada kajian mendalam terkait dampak pertambangan terhadap warga.

Baca juga: Kabar Baik! Untad Perpanjang Waktu KRS Mahasiswa Hingga 31 Januari 2026

“Ini perlu kajian yang lebih mendalam sejauh mana dampak pertambangan ini bagi masyarakat kita,” pungkasnya.(*)