Buka Seminar MKHI 2026, Wagub Sulteng Soroti Pentingnya Perlindungan Hukum Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menghadiri pelantikan pengurus MKHI Sulawesi Tengah 2026 sekaligus membuka Seminar Kesehatan di Pogombo, Sabtu (31/1/2026).
• Ia mengapresiasi kepengurusan baru MKHI serta menekankan pentingnya peran hukum dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkeadilan.
• Wagub berharap MKHI dapat menjadi pusat kajian dan advokasi hukum kesehatan yang responsif serta bersinergi dengan Pemprov Sulteng.

 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menghadiri pelantikan pengurus sekaligus membuka Seminar Kesehatan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MKHI) Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pogombo, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh pengurus MKHI yang baru dilantik. 

Ia menegaskan, amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran hukum di sektor kesehatan.

Baca juga: Awal Tahun, Polda Sulteng Pecat 34 Personel Pelanggar Kode Etik

Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah kepercayaan dan tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” ujar Reny.

Wagub menekankan, persoalan kesehatan saat ini tidak lagi berdiri sendiri, namun sangat berkaitan erat dengan aspek hukum, etika, serta tata kelola. 

Perkembangan regulasi kesehatan, kemajuan teknologi medis, sistem pembiayaan, hingga perlindungan hak pasien dan tenaga kesehatan menuntut pemahaman hukum kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Ia menilai keberadaan MKHI memiliki peran strategis, tidak hanya dalam melindungi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

“Tenaga kesehatan ini sangat sensitif. Karena itu, perlu kajian-kajian yang matang agar perlindungan hukum bisa berjalan seimbang, adil, dan berkeadilan,” tegasnya.

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Hanguskan Setengah Hektare Perkebunan di Desa Jonokalora Parigi Moutong

Selain itu, Reny juga menyoroti dinamika masyarakat di era digital, khususnya derasnya arus informasi melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di bidang kesehatan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius MKHI melalui kajian serta advokasi yang tepat.

Ia berharap kepengurusan MKHI Sulawesi Tengah yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

“Jadikan MKHI sebagai pusat kajian dan advokasi hukum kesehatan yang solutif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika zaman,” harapnya.

Wagub juga mengapresiasi komposisi kepengurusan MKHI yang dinilai kuat dan multidisipliner, terdiri dari pengacara, dokter, perawat, hingga tokoh adat.