Minggu, 12 April 2026

Sulteng Hari Ini

Desak Transparansi Proyek Smelter di Morowali, Safri: Jangan Jadikan Sulteng Ladang Eksploitasi

Ia juga menyinggung dugaan penjualan ore (bijih nikel) di tengah komitmen pembangunan fasilitas pemurnian.

Penulis: Supriyanto | Editor: mahyuddin
TribunPalu.com/Supriyanto
RAPAT DEWAN - Komisi III DPRD Sulteng kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan tambang dan OPD Lingkup Provinsi, Rabu (4/3/2026). Rapat itu digelar di lantai III gedung B DPRD Sulteng Jl Sam Ratulangi Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sekitar pukul 13.45 Wita. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyorot komitmen pembangunan hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali.

Ia menilai realisasi investasi, khususnya pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di Morowali, masih jauh dari harapan publik dan terkesan berjalan lamban.

Legislator PKB Sulteng itupun mempertanyakan progres pembangunan smelter yang digadang-gadang menjadi simbol keseriusan investasi jangka panjang di daerah penghasil nikel tersebut.

Menurut Safri, transparansi perkembangan proyek harus disampaikan secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen itu direalisasikan.

"Jangan jadikan Sulteng sekadar ladang eksploitasi. Kalau komitmen membangun smelter itu serius, tunjukkan progresnya secara terbuka. Publik berhak tahu sudah sampai di mana realisasinya," ucap Safri kepada awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat, Rabu (4/3/2026).

Baca juga: BKPSDM Parimo Duga SK 51 Guru Madrasah Belum Terakomodir, DPRD Desak Data Diperjelas

Ia juga menyinggung dugaan penjualan ore (bijih nikel) di tengah komitmen pembangunan fasilitas pemurnian.

Jika benar terjadi, Safri menilai praktik tersebut sebagai bentuk inkonsistensi terhadap agenda hilirisasi nasional dan berpotensi merugikan daerah penghasil.

"Kalau ore dijual keluar sementara smelter belum jelas, ini patut diduga ada ketidaksinkronan antara janji dan praktik di lapangan. Jangan sampai Sulteng hanya kebagian lubang tambang, sementara nilai tambahnya dibawa keluar," ujar Safri.

Selain itu, Legislator PKB Sulteng itu mempertanyakan skema perhitungan bagi hasil, khususnya terkait Blok 1 yang hasil produksinya dibawa ke Sorowako.

Ia meminta kejelasan mengenai angka dan mekanisme distribusi manfaat bagi Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil.

"Berapa sebenarnya yang kembali ke Sulteng dari Blok 1 itu? Kalau ore dibawa ke Sorowako untuk diolah, bagaimana hitungan riil bagi hasilnya? Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton di tanah sendiri," jelas Safri.

Baca juga: Wardatina Mawa Mantap Cerai, Ikhlas Lepas Insanul Fahmi Bersatu dengan Inara

Tak hanya aspek produksi dan bagi hasil, Safri juga menyoroti pemberdayaan tenaga kerja serta pengusaha lokal. 

Ia menegaskan Sulawesi Tengah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di sektor pertambangan dan pengolahan nikel, sehingga tidak ada alasan untuk terus bergantung pada tenaga dari luar daerah.

"Anak-anak Sulteng sudah banyak yang memiliki kompetensi dalam mengolah nikel. Tidak perlu terus-menerus mendatangkan tenaga dari luar jika SDM lokal bisa diberdayakan," ujarnya.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved