Kritik Pedas Skema DBH, Muhammad Safri: Jangan Jadikan Sulteng Sapi Perah Ekonomi Nasional

Ringkasan Berita:

• Muhammad Safri menilai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah pada 2026 masih jauh dari optimal. Meskipun TKD Sulteng tercatat Rp2,13 triliun, DBH dari sektor SDA hanya Rp272,95 miliar.
• Safri menyoroti bahwa Sulawesi Tengah menjadi penghasil nikel, gas, dan minyak bumi, tetapi formula pembagian DBH bersifat sentralistik dan tidak adil.
• Safri mendesak pemerintah pusat melakukan perombakan total formula DBH agar daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah pusat terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih jauh dari optimal bagi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026. 

Safri menilai skema pembagian tersebut mencerminkan ketimpangan perlakuan antara pusat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Pernyataan itu disampaikan Safri menanggapi data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Sistem Informasi Transfer Daerah (SIMTRADA) yang mencatat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada 2026.

Baca juga: Gelombang Pasang Terjang Pesisir Jole Banggai, Jalan Penuh Material

Data SIMTRADA menyebutkan, komponen DBH untuk Sulteng tercatat sebesar Rp272,95 miliar. 

Angka itu berasal dari berbagai sektor, di antaranya royalti mineral dan batubara sebesar Rp141,43 miliar, DBH sumber daya alam gas bumi Rp25,21 miliar, serta DBH minyak bumi Rp5,11 miliar.

Selain dari sektor sumber daya alam, DBH juga bersumber dari sektor perpajakan, seperti DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp57,69 miliar serta DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian daerah sebesar Rp32,16 miliar.

Bagi Safri, angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan bukti nyata betapa Sulawesi Tengah masih dianaktirikan di tengah eksploitasi besar-besaran kekayaan alamnya.

"Jangan hanya melihat angka triliunan TKD secara umum, lihat komponen DBH untuk Sulteng. Sungguh ironis, Kekayaan alam kita dikeruk habis, lingkungan kita terdampak, tapi kompensasi yang kembali ke rakyat Sulteng hanya recehan jika dibanding nilai produksinya," tegas Safri dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026). 

Safri menilai bahwa formula pembagian DBH saat ini masih sangat sentralistik dan tidak berpihak pada keadilan fiskal. 

Ia menyoroti bagaimana Sulawesi Tengah menjadi tulang punggung industri nikel dan energi nasional, namun harus mengemis keadilan saat pembagian hasil.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Kota Palu Besok, Selasa 17 Maret 2026 atau 27 Ramadan 1447 H

"Ini masalah klasik yang memuakkan. Ketimpangan pusat-daerah bukan lagi wacana, tapi fakta pahit. Kita yang punya SDA, kita yang menanggung risiko kerusakan lingkungan, tapi Pusat yang memegang kendali penuh atas hasilnya. Ini sangat tidak adil," serunya.

Ketua Fraksi PKB itu mendesak agar Pemerintah Pusat melakukan perombakan total terhadap formula pembagian DBH.

Safri tidak ingin Sulteng hanya dijadikan "sapi perah" demi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mendapatkan porsi yang proporsional untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan lokal.

“Daerah penghasil semestinya mendapatkan porsi yang jauh lebih besar. Kami menuntut keadilan fiskal yang nyata, bukan sekadar janji-janji transfer yang jumlahnya jauh dari optimal. Jika terus begini, daerah akan selalu berada di posisi yang dirugikan,” tukasnya.

Baca juga: Chord Gitar Sesi Potret - enau ft Ari Lesmana: Gengsi Menyelimutiku, Manusia Ini Kehilanganmu