Gubernur Anwar Hafid Kukuhkan FKPA, Dorong Peran Adat dalam Pembangunan Sulteng

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido menghadiri Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulteng dan pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA) di Palu, Selasa (14/04/2026). 
• Kegiatan ini bertema “Dari Adat untuk Peradaban Dunia” dan bertepatan dengan HUT ke-62 Provinsi Sulteng. Anwar Hafid menekankan pembangunan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny A Lamadjido menghadiri Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA), di Hotel Best Western Plus Coco, Selasa (14/04/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Dari Adat untuk Peradaban Dunia” sebagai bentuk penguatan peran masyarakat hukum adat dalam pembangunan daerah.

Momentum ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah ke depan mengusung semangat Berani Harmoni dan Berani Berkah.

Menurutnya, pembangunan harus selaras dengan nilai budaya serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Baca juga: Komitmen Tata Kelola Baik, Kanwil BPN Sulteng Ikuti Entry Meeting Audit Kinerja 2026

“Adat adalah fondasi dalam membangun masa depan yang bermartabat. Melalui tagline Berani Beradat, Berdaya untuk Masa Depan, kita menjadikan adat sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan zaman,” ujar Anwar Hafid.

Ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, daerah atau negara yang mampu bertahan dan maju adalah yang berakar kuat pada nilai tersebut.

Anwar Hafid juga menyampaikan bahwa pembentukan FKPA merupakan cita-cita bersama dirinya dan Wakil Gubernur sejak sebelum menjabat.

Baca juga: Pemprov Sulteng Kucurkan Rp604,8 Miliar, Bangun 131 Km Jalan Lewat Skema MYC

Ia mengatakan, forum tersebut kini telah diwujudkan dan diformalkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Forum ini bukan untuk mengatur adat istiadat, karena itu adalah kewenangan penuh para pemangku adat. FKPA hadir sebagai wadah komunikasi, diskusi, dan silaturahmi untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya di Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran para pemangku adat dan raja-raja se-Sulawesi Tengah dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran para tokoh lintas generasi itu menjadi pertanda kuatnya persatuan dan kesatuan di Sulawesi Tengah.

“Ini adalah tanda-tanda baik bahwa ke depan persatuan kita akan semakin kokoh,” ujarnya.

Anwar Hafid mencontohkan negara seperti Jepang dan Thailand yang mampu bangkit dan berkembang karena kuatnya nilai kearifan lokal dan spiritual yang diinternalisasi dalam sistem kehidupan dan pemerintahan.

Baca juga: Yasin Lataka Sebut Perbaikan Infrastruktur Jadi PR Utama DPRD Donggala

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal di tengah masyarakat.

FKPA diharapkan menjadi penggerak untuk menguatkan peran pemangku adat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Di akhir sambutannya, Anwar Hafid berharap FKPA dapat menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan para pemangku adat.

“Saya berharap forum ini bisa menjadi jalur penghubung antara pemerintah dan para pemangku adat, serta tidak hanya hadir di tingkat provinsi, tetapi juga terbentuk hingga kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan revitalisasi rumah adat sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah.

Selain itu, diberikan pula penghargaan tanda kehormatan adat kepada para gubernur Sulawesi Tengah sebelumnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka dalam membangun daerah. (*)