Orasi Ilmiah di UIN Datokarama Palu, Mensos Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Ringkasan Berita:

• Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memberikan orasi ilmiah di Wisuda ke-46 UIN Datokarama Palu menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan perlu pendekatan yang menyasar akar masalah, bukan hanya gejala. 
• Ia menyoroti pentingnya pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi, integrasi program sosial mulai dari bantuan hingga pendidikan, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-46 Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Datokarama Palu, Senin (20/4/2026).

Dalam orasi bertajuk Transformasi Tata Kelola: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, hingga risiko kemiskinan antar-generasi.

“Apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama,” ujarnya di hadapan wisudawan dan sivitas akademika.

Ia menjelaskan, berbagai program bantuan sosial selama ini dinilai masih cenderung menyentuh gejala, belum sepenuhnya menyasar akar persoalan.

Baca juga: Anwar Hafid Ungkap Paradoks Sulteng, Kaya SDA Tapi Masih Tinggi Kemiskinan

Karena itu, pemerintah mendorong transformasi tata kelola yang berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif.

Saifullah Yusuf memaparkan tiga pilar utama dalam transformasi tersebut.

Pertama, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Kedua, integrasi program dari hulu hingga hilir melalui pendekatan life cycle social protection, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan.

Ketiga, penguatan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.

“Dalam paradigma collaborative governance, negara tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.

Baca juga: Satpol PP Morowali Turun ke Sekolah Awasi Peredaran Miras dan Narkoba

Ia juga menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan kritik kebijakan, serta mendorong para lulusan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.