UMKM Desa Towara Harapkan Dukungan Pemkab Morut untuk Pengembangan Usaha

TRIBUNPALU.COM - Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan pertambangan menuntut perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Mereka meminta adanya dukungan nyata dari pemerintah daerah guna mendorong pengembangan usaha masyarakat yang selama ini dinilai masih berjalan di tempat.

Salah seorang pelaku usaha ayam potong, Muhammad Arif, mengungkapkan harapannya agar pemerintah dan Perusahaan Tambang memberikan intervensi bantuan yang lebih konkret.

“Kami berharap adanya intervensi bantuan dari Pemkab atau pemerintah desa dan pihak perusahaan, untuk membantu pengembangan usaha kecil,” kata Arif, Minggu (19/4/2026).

Arif menjelaskan bahwa selama ini dukungan yang masuk ke wilayah pedesaan masih didominasi oleh proyek-proyek pembangunan.

Menurutnya, bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha kecil mencakup dukungan langsung seperti tambahan modal usaha serta berbagai program pelatihan teknis.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas agar pelaku UMKM lokal memiliki daya saing yang cukup kuat di tengah industri pertambangan.

Arif menyadari bahwa Pemkab Morowali Utara sebenarnya memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang ditujukan bagi kelompok-kelompok usaha.

Baca juga: Usaha Ayam Potong di Desa Towara Morut Anjlok Setelah Ribuan Pekerja PHK

Namun, ia menilai distribusi bantuan tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Program BKK desa dari Pemkab Morowali Utara sendiri diketahui memiliki nilai alokasi anggaran sebesar Rp300 juta per tahun untuk tiap desa.

Meskipun nominalnya cukup besar, efektivitas program ini dalam mendukung pengembangan UMKM di tingkat akar rumput masih dipertanyakan oleh warga.

Selain program kabupaten, Arif juga menyoroti program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui inisiatif "Berani Sejahtera" yang belum terasa dampaknya.

Baca juga: Menteri Sosial Tinjau Sekolah Rakyat di Sigi, Soroti Kemajuan Belajar dan Fasilitas Digital

Bahkan, ia mengaku manfaat dari program unggulan tingkat provinsi tersebut belum pernah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di desanya.

Kekecewaan pelaku UMKM juga mengarah pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang merupakan kewajiban dari setiap perusahaan tambang yang beroperasi.

“Dalam musyawarah itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang diundang. Tidak semua masyarakat dilibatkan,” ungkap Arif dengan nada kecewa.