Wakil Bupati Donggala Tegaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Harus Terpadu

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, menegaskan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh OPD.
• Pemerintah daerah menargetkan pengentasan sekitar 4.000–5.000 jiwa dalam kelompok kemiskinan ekstrem (Desil 1).
• Wabup meminta seluruh OPD menggunakan satu data kemiskinan agar program lebih tepat sasaran dan saling terintegrasi.

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, menegaskan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah itu harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Taufik menegaskan, fokus pemerintah daerah saat ini adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem atau kelompok Desil 1 yang jumlahnya berkisar 4.000 hingga 5.000 jiwa.

Menurutnya, penanganan kelompok rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi melalui sinergi lintas OPD.

Baca juga: Wakil Bupati Donggala Tegaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Harus Terpadu

“Penanganan kemiskinan harus menyeluruh. Jika Dinas Perkim membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka sanitasinya harus dipastikan ada, dan dinas terkait lainnya harus masuk untuk mengintervensi urusan kesehatan serta pendidikannya,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga mendorong dinas produktif seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk berperan aktif dalam menekan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Menurutnya, bantuan bibit tanaman maupun penyediaan sembako murah dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat rumah tangga.

Selain itu, Wabup juga meminta agar seluruh OPD menggunakan satu data kemiskinan yang sama dalam penyusunan program dan anggaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan efektif.

Baca juga: Kelangkaan Gas 5,5 Kg di Kabupaten Banggai, Pedagang Mengaku Kosong

“Semua OPD harus menyusun program yang saling mendukung. Tidak boleh lagi ada dinas yang berjalan sendiri-sendiri jika kita ingin angka kemiskinan turun secara signifikan,” tegas Taufik. (*)