Ahmad Hakim Tegaskan Reses DPRD Morowali Bukan Sekadar Formalitas

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Morowali, Ahmad Hakim, menegaskan bahwa agenda reses bukan sekadar formalitas, melainkan wujud pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat. 
• Dalam reses di Desa Tangofa, ia menyatakan kegiatan ini penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung, yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan kebijakan DPRD. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Ismet

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Ahmad Hakim, menegaskan bahwa agenda reses bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan reses hari pertama masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Jumat (24/4/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah desa dan masyarakat, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Om Hakim itu menekankan pentingnya reses sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Reses ini jangan hanya dipandang sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban kami sebagai anggota DPRD, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Menurut Ahmad Hakim, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di setiap desa.

Ia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan kebijakan di DPRD.

Baca juga: Ahmad Hakim Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

“Kami turun menyerap aspirasi untuk mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat di setiap desa yang nantinya akan kami bawa dan perjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” katanya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan pembangunan turut disampaikan, di antaranya pengaspalan jalan, perbaikan pelabuhan, serta kebutuhan infrastruktur lainnya.

Ahmad Hakim juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

“Tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus terlibat sejak awal dan ikut mengawasi prosesnya,” pungkasnya. (*)