350 Tenaga Non-ASN di Morowali Bakal Diakomodir Vendor Outsourcing

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Morowali melalui BKPSDM menyiapkan skema outsourcing untuk mengakomodir sekitar 350 tenaga non-ASN yang belum masuk formasi PPPK atau CPNS. 
• Kepala BKPSDM, Asep Haerudin, menyatakan tenaga kerja ini berpotensi dialihkan ke vendor melalui proses lelang, dengan fokus pada pengamanan, sopir, cleaning service, dan pramubakti.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyiapkan skema outsourcing untuk mengakomodir sekitar 350 tenaga kerja non-ASN yang belum masuk dalam formasi PPPK maupun CPNS.

Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, mengatakan tenaga kerja tersebut berpotensi dialihkan dan diakomodir oleh vendor yang nantinya ditetapkan melalui proses lelang.

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai Tribunpalu.com, di ruang kerjanya kantor BKPSDM Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (27/4/2026).

“Ada kurang lebih sekitar 350 pegawai yang mungkin akan dipindahkan atau diakomodir oleh vendor untuk menjadi tenaga outsourcing,” ujarnya.

Menurut Asep, langkah tersebut ditempuh sebagai solusi agar tenaga kerja yang selama ini masih berstatus non ASN dan PPPK, tetap dapat terakomodir dalam mendukung operasional pemerintahan.

Baca juga: 350 Tenaga Non-ASN di Morowali Diupayakan Tetap Bekerja Lewat Skema Outsourcing

Ia menjelaskan, saat ini BKPSDM bersama pihak terkait tengah menyusun kontrak kerja serta kerangka acuan kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan skema tersebut.

Penyusunan dokumen tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan tenaga kerja yang ada tetap memiliki ruang untuk bekerja melalui vendor penyedia jasa.

“Sekarang sementara kita menyusun kontrak dan KAK supaya tenaga kerja yang ada ini tetap bisa terakomodir,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Morowali juga tengah memproses lelang outsourcing untuk empat kategori jasa, yakni pengamanan, sopir, cleaning service, dan pramubakti. (*)