BKPSDM Morowali Kaji Work From Anywhere untuk Efisiensi Fasilitas Kantor

Ringkasan Berita:

• Kepala BKPSDM Morowali, Asep Haerudin, menjelaskan pemerintah daerah tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di kantor pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kerja ASN. 
• Sistem ini menargetkan pegawai fungsional sebagai kelompok utama, dengan perkiraan 1.000–2.000 dari total 6.000 ASN berpotensi mengikuti skema WFA, namun pelaksanaan tetap bergantung pada penugasan atasan masing-masing.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang tengah dikaji pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas perkantoran.

Menurut Asep, salah satu tujuan utama penerapan sistem kerja fleksibel tersebut adalah menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, serta air di lingkungan kantor pemerintahan.

“Intinya WFA ini tujuannya adalah efisiensi dalam penggunaan BBM, penggunaan listrik dan penggunaan air,” ujarnya saat diwawancarai Tribunpalu.com, di ruang kerjanya kantor BKPSDM Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (27/4/2026).
 
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban operasional pemerintah daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kerja aparatur sipil negara (ASN).

Meski berorientasi pada efisiensi, Asep menegaskan target kinerja pegawai tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

Baca juga: BKPSDM Morowali Jelaskan Skema Outsourcing untuk Empat Jenis Tenaga Jasa

“Diharapkan dengan adanya WFA, target kinerja tetap tercapai, tapi efisiensi bisa dilakukan,” katanya.

Selain itu, Asep menyebut BKPSDM Morowali masih terus mengkaji skema penerapan WFA, termasuk menentukan pegawai yang memungkinkan menjalankan pola kerja fleksibel.

Menurutnya, ASN dengan jabatan fungsional menjadi kelompok yang paling berpotensi untuk ditugaskan menjalankan sistem tersebut.

Dari total sekitar 6.000 pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, diperkirakan sekitar 1.000 hingga 2.000 ASN dapat masuk dalam skema WFA.

Namun demikian, ia menegaskan pelaksanaannya tetap bergantung pada penugasan dari atasan masing-masing.(*)