BKPSDM Morowali Belum Terapkan WFA, Terkendala Jaringan dan Pola Layanan Tatap Muka

Ringkasan Berita:

• BKPSDM Morowali menyatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN hingga saat ini belum diterapkan karena masih dalam tahap kajian. 
• Kepala BKPSDM, Asep Haerudin, menjelaskan kendala utama adalah infrastruktur digital yang belum memadai, khususnya jaringan internet, serta pola pelayanan publik yang masih didominasi tatap muka, sehingga pemerintah daerah menekankan kesiapan sarana pendukung sebelum WFA diberlakukan.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hingga saat ini belum menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) atau fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai Tribunpalu.com, di ruang kerjanya kantor BKPSDM Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (27/4/2026).

Menurut Asep, salah satu kendala utama yang menyebabkan kebijakan WFA belum diterapkan adalah keterbatasan infrastruktur penunjang, khususnya jaringan internet yang belum memadai untuk mendukung sistem presensi secara daring.

“Untuk saat ini belum bisa kita laksanakan. Yang pertama karena infrastruktur penunjang terutama jaringan belum bisa mendukung,” ujarnya.

Baca juga: BKPSDM Morowali Kaji Penerapan WFA untuk 1.000–2.000 ASN Fungsional

Ia menjelaskan, penerapan WFA membutuhkan dukungan sistem digital yang stabil, termasuk akses internet yang memadai agar proses absensi, koordinasi, hingga pelaporan kinerja ASN dapat berjalan optimal.

Selain persoalan jaringan, Asep juga menyoroti pola pelayanan publik di Morowali yang hingga kini masih didominasi interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur pemerintah.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih lebih nyaman mendapatkan layanan secara tatap muka.

“Ada budaya atau keinginan masyarakat untuk pelayanan secara face to face,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Asep, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk belum menerapkan skema kerja fleksibel, mengingat pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal dan mudah diakses masyarakat.

BKPSDM Morowali, kata dia, masih akan terus melakukan kajian terhadap kesiapan sarana pendukung sebelum kebijakan WFA diberlakukan di lingkungan pemerintah daerah. (*)