Esrom Soromi Dorong Transparansi Proyek Infrastruktur di Morowali Utara

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Morowali Utara, Esrom Soromi (Fraksi PDI Perjuangan), mengikuti rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) bersama Dinas PUPR pada 28 April 2026, untuk mengevaluasi proyek pembangunan yang bermasalah. 
• Soromi menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab pelaksana, dan kesesuaian proyek dengan perencanaan agar anggaran daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI UTARA - Anggota DPRD Morowali Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Esrom Soromi, mengikuti lanjutan rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terkait evaluasi sejumlah kegiatan pembangunan yang dinilai bermasalah, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Morowali Utara, yang dinilai belum berjalan optimal baik dari sisi progres pekerjaan maupun kualitas hasilnya.

Dalam forum itu, Esrom Soromi menekankan pentingnya transparansi serta tanggung jawab dari pihak pelaksana kegiatan, agar setiap proyek yang menggunakan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga mendorong Dinas PUPR untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang bermasalah, serta mengambil langkah perbaikan secepatnya.

“Setiap pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi. Jangan sampai ada proyek yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Bea Cukai Morowali Tindak 20 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sekitar Kawasan Industri Tambang

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa DPRD melalui Pansus akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan agar kualitas pekerjaan sesuai standar dan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rapat berlangsung dengan pembahasan teknis serta pemaparan dari pihak PUPR terkait progres pekerjaan dan kendala di lapangan. (*)