Membaca Ulang Satgas Tambang: Di Antara Respons Cepat dan Kematangan Nalar Publik

Oleh : Shadiq Muntashir

Ceo BERANI BANGGA

TRIBUNPALU.COM - Dalam setiap masyarakat terbuka, selalu ada kecenderungan yang berulang: ketika persoalan publik muncul secara gaduh, tuntutan pertama yang terdengar biasanya adalah tindakan cepat.

Dalam isu pertambangan, gejala itu hadir dalam bentuk desakan pembentukan instrumen khusus, tim percepatan, atau satuan tugas untuk menertibkan kekacauan yang dianggap mendesak.

Kita dapat memahami dorongan semacam ini.

Aktivitas pertambangan memang menyentuh banyak kepentingan sekaligus: penerimaan negara, kelestarian lingkungan, tata ruang, keamanan sosial, hingga hak masyarakat sekitar. 

Karena itu, setiap gangguan di sektor ini hampir selalu segera memantik perhatian publik.

Dalam suasana demikian, kecepatan respons tampak sebagai kebutuhan yang tak bisa ditunda.

Namun, di balik dorongan akan tindakan segera itu, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan publik semata-mata diukur dari kecepatannya menjawab tekanan, atau dari kejernihan alasan yang menopangnya? Pertanyaan ini penting, sebab negara yang sehat bukan hanya negara yang tangkas bergerak, melainkan juga negara yang tahu mengapa ia bergerak.

Di sinilah relevansi apa yang dalam filsafat politik modern disebut sebagai public reason atau nalar publik. 

Yang dimaksud bukan sekadar suara mayoritas yang paling keras, melainkan kemampuan kolektif untuk menimbang kebijakan berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada semua warga negara.

 Dalam bahasa yang lebih sederhana, nalar publik menuntut agar keputusan negara lahir dari proses yang masuk akal, terbuka, dan dapat diuji secara rasional.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, tuntutan ini menjadi jauh lebih penting. Pertambangan bukan kebijakan yang dampaknya selesai dalam satu musim politik.

Ia menyangkut perubahan bentang alam, keberlanjutan ekologi, distribusi manfaat ekonomi, dan nasib generasi yang bahkan belum lahir. Karena itu, keputusan di sektor ini tidak cukup hanya cepat; ia harus tepat.

Kita sering menyaksikan bagaimana logika respons cepat menghasilkan pembentukan instrumen ad-hoc. Tim baru dibentuk, koordinasi dipercepat, operasi lapangan diumumkan, dan publik diberi pesan bahwa negara sedang hadir.

Dalam kadar tertentu, langkah seperti ini bisa berguna, terutama jika ada keadaan darurat yang menuntut koordinasi lintas lembaga secara segera.

Tetapi, persoalan mulai muncul ketika instrumen sementara dijadikan jawaban rutin atas masalah yang sesungguhnya struktural.

Jika setiap kelemahan pengawasan dijawab dengan pembentukan tim baru, maka kita sedang menyentuh gejala yang lain: ketidakpercayaan terhadap kemampuan lembaga permanen menjalankan tugasnya sendiri. 

Negara seperti terus menambah kendaraan, padahal mesin utamanya belum diperbaiki.

Padahal, kerangka hukum pertambangan Indonesia sesungguhnya tidak kosong. Undang-undang yang berlaku telah menyediakan perangkat mengenai perizinan, pembinaan, pengawasan, reklamasi, dan pascatambang.

Ada mekanisme teknis, ada aparat pengawas, ada dasar sanksi administratif maupun pidana, serta ada kewajiban pemulihan lingkungan.

Dengan kata lain, tantangan utama kita kerap bukan ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pelaksanaan aturan.

Karena itu, kualitas pengawasan tidak semestinya diukur dari hadir atau tidaknya satuan tugas baru.

Ukuran yang lebih tepat ialah: apakah mandat hukum dijalankan secara konsisten, apakah prosedur dipatuhi, apakah data terbuka bagi publik, dan apakah pelanggaran benar-benar ditindak tanpa pandang bulu. 

Dalam negara hukum, ketegasan tidak identik dengan kegaduhan. Ia justru sering bekerja secara tenang.

Sayangnya, ruang publik kita hari ini cenderung lebih mudah tertarik pada simbol ketimbang substansi.

Pembentukan tim baru mudah diberitakan dan memberi kesan dramatis. 

Sebaliknya, pembenahan basis data izin, audit kepatuhan perusahaan, sinkronisasi tata ruang, atau peningkatan kapasitas inspektur tambang terasa teknis dan kurang menarik perhatian. 

Padahal justru di wilayah yang sunyi itulah negara sesungguhnya diuji.

Media digital ikut mempercepat kecenderungan ini. Arus informasi yang serba real time membuat opini publik bergerak sangat cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan institusi menimbang persoalan secara matang.

Akibatnya, kebijakan rentan diukur dari seberapa segera diumumkan, bukan dari seberapa kokoh dasar rasionalnya.

Tentu saja kita tidak sedang mengatakan bahwa negara harus lamban. Tidak ada yang menghendaki birokrasi yang diam ketika terjadi pelanggaran serius.

Yang hendak ditekankan ialah bahwa kecepatan tanpa arah bisa sama bermasalahnya dengan kelambanan tanpa alasan.

Respons cepat menjawab tekanan sesaat. Pertimbangan matang menjawab konsekuensi jangka panjang. Keduanya perlu dipertemukan, bukan dipertentangkan.

Maka, jalan yang lebih masuk akal ialah menyelaraskan respons cepat dengan kedalaman institusional.

Jika pengawasan tambang hendak diperkuat, fokus utama seharusnya terletak pada penguatan lembaga yang memang diberi mandat oleh hukum. 

Aparat pengawas perlu diperkuat kapasitasnya. Integrasi data lintas sektor perlu dipercepat. Transparansi izin harus dibuka seluas mungkin.

Ruang partisipasi masyarakat lokal perlu dibuat nyata, bukan seremonial. Evaluasi independen harus berjalan berkala.

Langkah-langkah semacam ini mungkin tidak menghasilkan sorotan sesaat.

Ia tidak selalu menghadirkan konferensi pers yang heroik. Tetapi justru karena itulah ia penting. 

Kebijakan yang matang sering bekerja tanpa banyak bunyi. 

Ia tampak biasa-biasa saja di permukaan, tetapi kokoh dalam hasil.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai satgas tambang bukan sekadar soal bentuk kelembagaan.

Ia mencerminkan cara kita memahami negara dan demokrasi. 

Apakah negara kita akan terus bergerak mengikuti gelombang kegaduhan, atau mampu menempatkan diri sebagai institusi rasional yang mendengar publik tanpa kehilangan kejernihan berpikirnya sendiri.

Saya kira, masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam melihat soal tata kelola sumber daya alam.

Kritik publik makin kuat, kesadaran ekologis makin tumbuh, dan tuntutan keadilan distribusi manfaat makin jelas terdengar.

Itu modal penting. Tinggal bagaimana energi tersebut diarahkan bukan hanya untuk meminta tindakan cepat, tetapi juga keputusan yang benar.

Sebab dalam urusan sebesar pertambangan, yang kita perlukan bukan sekadar tangan yang sigap bekerja, melainkan kepala yang tenang menimbang.

Kebijakan yang baik tidak perlu tergesa-gesa.

Ia hanya perlu berdiri kokoh di atas alasan yang jernih, prosedur yang adil, dan tanggung jawab kepada masa depan.(*)