ATR/BPN Donggala dan Kecamatan Banawa Bersinergi Validasi Data Pertanahan dan NJOP

Ringkasan Berita:

• Tim ATR/BPN Kabupaten Donggala melakukan survei langsung di Kelurahan Boya untuk memvalidasi data pertanahan.
• Sekcam Banawa, Kalsum Haludin, bersama kelurahan dan desa menyelaraskan data pertanahan serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
• Langkah ini memastikan nilai pajak sesuai kondisi riil, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan transparansi serta pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat.

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Pemerintah Kecamatan Banawa bersama tim ATR/BPN Kabupaten Donggala memperkuat koordinasi dalam validasi data pertanahan dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kegiatan tersebut diawali dengan kunjungan lapangan tim ATR/BPN ke Kelurahan Boya sebagai lokasi pertama pendataan dan pelaporan hasil survei langsung di tingkat kelurahan dan desa.

Kedatangan tim ATR/BPN disambut Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Boya, Bakri, didampingi Kasi Pemerintahan Kelurahan Boya, Mohamad Zen, bersama staf kelurahan.

Baca juga: Muncul Dugaan Peran Orang Terdekat, Bantu Kiai Ashari Siapkan Kamar untuk Cabuli Santriwati

Sementara itu, koordinasi di tingkat Kecamatan Banawa diwakili Sekretaris Camat (Sekcam) Banawa, Kalsum Haludin.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin strategis dibahas, mulai dari validasi NJOP agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan hingga sinkronisasi data pertanahan antara ATR/BPN dan pemerintah kelurahan maupun desa di wilayah Kecamatan Banawa.

Sekcam Banawa, Kalsum Haludin, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif ATR/BPN Kabupaten Donggala dalam memperkuat validasi data pertanahan di wilayah Banawa.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan ATR/BPN penting untuk memastikan penetapan nilai pajak berjalan adil sekaligus memberikan kepastian administrasi pertanahan bagi masyarakat.

“Koordinasi seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menyinkronkan data pertanahan agar lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Baca juga: Sekjen DPP Partai Demokrat Dijadwalkan Akan Buka Musda ke-5 di Palu

Selain itu, koordinasi juga difokuskan pada percepatan pelaporan administrasi pertanahan guna meningkatkan transparansi dan akurasi pelayanan kepada masyarakat. (*)