Imigrasi Palu Dukung Gerakan Nasional Migran Aman Cegah PMI Nonprosedural

Ringkasan Berita:

• Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu mengikuti peresmian Gerakan Nasional Migran Aman secara daring, yang diinisiasi untuk memberikan perlindungan dan mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural. 
• Kegiatan ini melibatkan kementerian terkait dan pejabat tinggi negara, serta menyasar masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menghadiri peresmian pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman secara daring bersama kementerian dan instansi terkait di Kota Palu.

Kegiatan tersebut merupakan langkah masif yang diinisiasi sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI).

Peresmian Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan secara terpusat dan diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, serta perwakilan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Jemput Bola Pengurusan Paspor, Imigrasi Palu Hadirkan Pelayanan Lalampa di Parigi Moutong

Dalam kegiatan tersebut juga diputar video mandat Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam jalur penempatan pekerja migran nonprosedural yang dinilai penuh risiko.

Gerakan Nasional Migran Aman disebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen pencegahan berkelanjutan yang menyasar langsung masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan angka keberangkatan pekerja migran nonprosedural dapat ditekan sehingga tercipta tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia yang aman, tertib, dan bermartabat,” ujarnya, Selasa (19/5/2026). 

Menurutnya, sinergi dan komitmen bersama antarinstansi sangat penting guna menekan angka keberangkatan pekerja migran ilegal. (*)