Pemkab Sigi dan BPKP Sulteng Jalin Kerja Sama, Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Sigi menjalin kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Jalinan kerja sama ini ditandai dengan acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi, Kamis (21/5/2026).

Kerja sama ini menjadi sinyal kuat atas penguatan tata kelola pemerintahan di tengah tingginya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik saat ini.

Kerja sama strategis tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda administratif antarlembaga di tingkat wilayah provinsi semata.

Namun, program ini diarahkan secara khusus untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan birokrasi pemerintah daerah setempat.

Tujuannya agar pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan daerah berjalan jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto.

Agenda tersebut disaksikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi Andi Wulur di lokasi acara.

Sejumlah jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sigi juga turut hadir menyaksikan jalannya prosesi tersebut.

Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan, tantangan pemerintahan saat ini tidak lagi sekadar merealisasikan program kerja di lapangan.

Pemerintah daerah juga dituntut tidak hanya fokus pada penyerapan pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Namun, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sigi.

Baca juga: Tampil di IPA Convex 2026, Program PPM JOB Tomori Pikat Perhatian SKK Migas Lewat Inovasi Pertanian

Menurut Rizal, pola pengawasan dalam birokrasi pemerintahan daerah saat ini juga harus mengalami transformasi secara mendasar.

Pengawasan tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif atau setelah muncul persoalan hukum dan temuan kerugian negara.

Sebaliknya, sistem pengawasan internal tersebut harus sudah hadir sejak tahap awal perencanaan program pembangunan daerah bergulir.