Pemkab Sigi dan BPKP Sulteng Jalin Kerja Sama, Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

“Pemerintah daerah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan sejak awal agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujarnya.

Rizal menambahkan, pendampingan sejak dini diperlukan agar seluruh potensi penyimpangan anggaran di lapangan bisa dicegah sekecil mungkin.

Ia menilai setiap penggunaan anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka karena sumber dana berasal dari masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sulteng Jajaki Peluang Investasi Industri Kesehatan Lewat Kunjungan ke HIMC

Oleh karena itu, prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Rizal juga menekankan pentingnya membangun budaya birokrasi yang profesional serta berintegritas di seluruh jajaran aparatur sipil daerah.

Dalam kerja sama ini, BPKP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan fungsional yang kaku bagi pemerintah daerah.

Lembaga tersebut juga menempatkan diri sebagai mitra konsultatif daerah dalam memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto mengatakan, pendekatan pengawasan saat ini lebih diarahkan pada upaya pencegahan sistemis.

“BPKP hadir bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan dan penguatan sistem pengendalian intern,” kata Agus.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat seluruh program pembangunan di Kabupaten Sigi berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.

Agus juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian pembangunan Sigi, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Melalui MoU ini, ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, hingga pendampingan program antikorupsi terintegrasi.(*)

Update informasi TribunPalu lainnya di Instagram