Kisah Muslimin Daeng Masiga, Dari Mantan Buruh Tambang Jadi Anggota DPRD Morowali

Ringkasan Berita:

• Muslimin Daeng Masiga, anggota Komisi III DPRD Morowali dari Fraksi Partai Demokrat, berbagi perjalanan hidupnya dari mantan buruh tambang menjadi legislator. 
• Ia bekerja di PT Vale selama 14 tahun hingga menjadi foreman, lalu merintis usaha di bidang kontraktor dan pengembang perumahan. 
• Pengalaman menghadapi birokrasi desa yang mempersulit masyarakat menjadi motivasi utama baginya untuk terjun ke politik.
• Kini sebagai anggota DPRD, Muslimin fokus pada transparansi publik.

TRIBUNPALU.COM - Sebuah kisah inspiratif datang dari gedung DPRD Kabupaten Morowali, di mana Muslimin Daeng Masiga, anggota Komisi 3 dari Fraksi Partai Demokrat, membagikan perjalanan hidupnya yang tidak biasa sebelum akhirnya duduk di kursi parlemen.

Siapa sangka, salah satu motif terbesar mantan buruh tambang ini untuk menjadi wakil rakyat adalah kejengkelan pribadinya terhadap birokrasi tingkat desa yang sering mempersulit masyarakat kecil.

"Sebenarnya rencana jadi anggota dewan ini tidak ada sama sekali, dulu cita-cita pun belum ada karena mindset saya itu hanya menjadi karyawan saja nantinya," ujar Muslimin membuka cerita.

Ia menceritakan masa lalunya yang pernah menjadi karyawan di PT Vale selama 14 tahun sejak tahun 2005 hingga 2019.

Meski sudah mapan dengan posisi terakhir sebagai foreman atau pengawas lapangan dengan finansial yang baik, ia memilih keluar dari zona nyaman demi mencari tantangan baru.

Baca juga: Putra Bonewa: Politik Sebagai Jalan untuk Membantu Lebih Banyak Orang

"Kalau hidup sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, monyet di hutan juga makan. Nah, kenapa tidak orang bisa sukses terus kita tidak bisa? Sukses itu milik semua orang, tidak harus orang tertentu," tegas Muslimin.

Selepas dari dunia karyawan, ia merintis usaha dari minus di wilayah Bahodopi dan sempat tinggal di kontrakan sempit berukuran 3x4 meter, hingga akhirnya sukses mengembangkan sayap bisnisnya ke dunia kontraktor dan pengembang perumahan (developer).

Namun, konflik batin Muslimin dimulai justru ketika ia sedang sukses-suksesnya mengurus administrasi usaha dan dokumen lainnya di tingkat desa maupun kecamatan.

Ia merasakan sendiri bagaimana masyarakat yang "bukan siapa-siapa" kerap dipersulit oleh oknum aparat demi mendapatkan selembar dokumen resmi.

"Kepengurusan administrasi baik di desa maupun di kecamatan itu tanda kutip mempersulit keadaan. Di situlah saya mulai terbawa perasaan karena kita tahu dengan kondisi saat ini kalau kita bukan siapa-siapa dan itu saya rasakan sendiri. Saya diperlihatkan oleh keadaan itu sampai tiga kali, dan saya pikir ini tidak bisa dibiarkan," kenang Muslimin dengan nada jengkel.

Baca juga: Perusahaan Tambang Sulteng Wajib Penuhi KTT, MOMI, dan RKAB Sekaligus

Berangkat dari keresahan sosial tersebut, Muslimin membulatkan tekad maju sebagai anggota legislatif pada Pemilu melalui Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan.

Kini setelah resmi duduk di Komisi 3 yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan industri pertambangan, Muslimin langsung mengibarkan bendera perang terhadap segala bentuk pungutan liar di tingkat desa.

"Saya sampaikan bahwa semua kepala desa tidak boleh memungut biaya administrasi apa pun tanpa diatur melalui Perdes. Saya perangi hal itu dan itulah salah satu yang memotivasi saya sehingga saya harus maju menjadi anggota DPR," cetusnya.