Muhammad Safri Tegaskan Pokir DPRD untuk Kepentingan Rakyat, Tidak Diusulkan Secara Serampangan

"Jadi anggota DPRD yang menerima aspirasi dalam reses, itu akan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini sekretariat DPRD," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Safri dan Andi Ridwan Bataraguru sempat terlibat adu argumentasi terkait mekanisme pokir dan proses pengusulannya.

Baca juga: Kunci Jawaban LKS IPS Kelas 7SMP?MTS Hal 13-15: Tugas Mandiri dan Kompetensi 1 Soal Sumber Daya Alam

Menanggapi sejumlah pertanyaan mengenai dokumen usulan pokir, Safri menegaskan bahwa seluruh dokumen tersebut merupakan konsumsi publik dan tidak ada yang ditutupi.

Ia juga membantah anggapan bahwa anggota DPRD atau pihak vendor tertentu terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek yang berasal dari pokir.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tetap menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.

"Ada OPD terkait yang melaksanakan itu," pungkasnya. (*)