Delis Julkarson Hehi Dorong Hilirisasi Sawit dan Implementasi Biodiesel B50

Ringkasan Berita:

• Ketua Harian AKPSI sekaligus Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, memimpin delegasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dalam audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (2/6/2026). 
• Pertemuan ini membahas hilirisasi sawit nasional, percepatan program biodiesel B40 menuju B50, serta penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil.

TRIBUNPALU.COM - Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang juga Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi memimpin langsung delegasi AKPSI dalam audiensi strategis bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Gedung Widjajono Partowidagdo, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi mandatori biodiesel menuju B50, hingga penguatan hak fiskal daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai perlu lebih proporsional dan berkeadilan bagi daerah penghasil.

Delegasi AKPSI diterima langsung oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha bersama jajaran Sekretariat Jenderal DEN.

Baca juga: SIM Keliling Polres Banggai Hadir Sepanjang Juni 2026, Mudahkan Perpanjangan SIM A dan C

Audiensi berlangsung di tengah momentum strategis transisi energi nasional, seiring langkah pemerintah mematangkan implementasi mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 guna mendukung target pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa daerah penghasil sawit memiliki posisi penting dalam menopang ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Menurutnya, hilirisasi sawit dan program biodiesel bukan hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat serta memperkuat perekonomian daerah.

"Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama," ujar Delis.

Baca juga: Raih WTP 13 Kali Berturut-turut, Muhammad Safri Minta Pemprov Kejar Potensi Pajak Hilang

Ia menambahkan, AKPSI mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050.

Menurut Delis, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah penghasil.

"Pemerintah daerah siap berperan aktif mendukung roadmap energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi," katanya.

Dalam audiensi tersebut, AKPSI turut menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU), hingga penguatan kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama DEN.

Baca juga: Prabowo Ganti Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana Dicopot Digantikan Nanik S Deyang

AKPSI juga menyatakan kesiapan daerah anggota mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan melalui penyediaan lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta energi berbasis biomassa sawit.