Kabar Tokoh
Pengamat Politik: Prabowo Subianto Beri Karpet Merah ke Pihak Asing, Kontradiktif saat Masa Kampanye
Usai pertemuan dengan media asing, Prabowo Subianto dinilai tak percayai lembaga nasional dan lebih percaya pihak asing, kontradiktif dengan kampanye.
lihat foto
Lantaran dianggap kubu Prabowo Subianto sebagai penghalang, maka tidak mengherankan jika lembaga KPU, Bawaslu, hingga media nasional tidak dipercaya pihak Prabowo Subianto.
"Jangan heran jika KPU, Bawaslu hingga media nasional tidak dipercaya Prabowo karena institusi-institusi tersebut dianggap Prabowo sebagai penghalang ambisinya,” pungkas Ari Junaedi.
• Media Asing Tanyakan People Power, Prabowo: Orang Indonesia Bukan Kambing, Mereka Tak Akan Terima
Media Asing Tanyakan People Power, Prabowo: Orang Indonesia Bukan Kambing, Mereka Tak Akan Terima
Sebelumnya diketahui Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan wartawan asing di kediamannya, Kartanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (6/5/2019) pukul 16.00 WIB.
Dikutip dari Kompas.com, pertemuan tersebut dilakukan secara terbatas dan tertutup, sebab hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo Subianto.
Sedangkan, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk meliput dan mengikuti pertemuan tersebut.
Berdasarkan dari hasil penelusuran TribunJakarta.com, pertemuan tersebut diwartakan oleh media asing yakni Asia Strait Times.
Dalam berita tersebut tertulis judul 'Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected' ditayangkan pada Senin, 6 Mei 2019 pukul 09.52 PM waktu setempat.
Bahasan yang diangkat Prabowo Subianto yakni terkait kecurangan yang diduga terjadi di Pilpres 2019.
Tak hanya itu, diwartakan Prabowo Subianto juga menyinggung soal people power yang santer dibicarakan.
Namun, mulanya Prabowo Subianto membicarakan soal kesalahan entri data di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Prabowo Subianto mengklaim ada lebih dari 70 ribu kesalahan yang terjadi pada Pilpres 2019.
Secara lebih rinci, kesalahan tersebut berupa jumlah pemilih, pemilih yang tidak mendapatkan undangan, sulitnya perizinan kampanye hingga penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye dari capres petahana, Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, kesalahan penghitungan dari lembaga resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirasa merugikan kubu Prabowo Subianto.
"Apa yang kami minta adalah koreksi semua penyimpangan. Kami ingin adanya audit dari Tim IT. Semua kesalahan entri harus diperbaiki, itu yang kami minta," minta Prabowo Subianto di hadapan wartawan media asing.
