Ngobrol Mewah Tribunnews.com Menguak Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019

"Untuk mendukung wilayah tertentu yang penduduknya banyak bisa tertampung. Ini harus se iya se kata. Terutama pembelajaran pada sistem zonasi ini diharapkan bisa terbangun,'' imbuh Rohmadi.

• Dinas Pendidikan Jabar Panggil sejumlah Orangtua Siswa yang Gunakan Alamat Sama di PPDB Jalur Zonasi

Pembenahan sistem zonasi

Kangsure Surotov, Direktur Yayasan Satu Karsa Karya, mengatakan jika berdasarkan pengamatanya sistem zonasi tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya.

Kangsure berpendapat jika sistem zonasi perlu adanya pembenahan dari mulai sosialisasi, koordinasi,sistem PPDB online, stigma sekolah favorit, dan rekomendasi.

''Sebagai pelayan publik, pemerintah belum memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kebijakan sistem zonasi PPDB online,sehingga masyarakat kurang paham akan hal itu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan harmonis. Seharusnya tidak ada kisruh di masyarakat hingga banyak orang tua yang menignap di sekolahan untuk mendapatkan kursi.

''Tidak hanya orang tua, bayang-bayang perguruan tinggi pun tidak akan terlepas dari SMA favorit, SMP favorit, Penyelenggara pendidikan, hingga dari kulitas guru itu sendiri,'' ujar Kangsure.

Dampak sistem Zonasi PPDB online terhadap psikis anak

Salah satu orang tua peserta PPDB, Bambang Saptono, mendaftarkan anaknya di SMAN 4 Surakarta.

SMA tersebut merupakan sekolah terdekat dari rumahnya, yakni berjarak sekitar 2,3 km dari rumahnya.

''Anak saya terlempar dari SMAN 4 Surakarta ke SMAN 6 Surakarta, lalu keterima SMA di Colomadu, Karanganyar yang jaraknya 8 km. Bilangnya zonasi itu mendekatkan domisili dengan sekolah tapi kok dapatnya sekolah yang lebih jauh,'' kata Bambang dengan nada yang emosi.

Menurut Bambang, pendaftaran SMA di Kota Solo saat ini dipenuhi oleh orang yang tinggal satu kelurahan dengan SMA tersebut.

Bambang juga menduga jika banyak peserta memanfaatkan SKD dan KK agar bisa diterima di SMA pilihannya.

''Heran saya, ada ratusan orang pendaftar dalam beberapa kelurahan, tapi kok 200 siswa diisi satu kelurahan yang paling dekat dengan SMA tersebut. Banyak yang curang memanfaatkan SKD abal-abal,'' Imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, Agung Wijayanto, mengaku belum mendapati penyalahgunaan SKD.

''Sampai saat ini tim verifikasi kami belum mendapati adanya dugaan penyalahgunaan SKD,'' kata Agung menaggapi pemaparan Bambang.