Breaking News:

Palu Hari Ini

Soal Pembebasan Lahan untuk Pangkalan Udara TNI AU, Pemkot Palu Harapkan Bantuan Pihak Lain

Beberapa tahun terakhir, pembebasan lahan di Kelurahan Laswani dan Kelurahan Kawatuna itu, sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu.

TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Warga Kelurahan Kawatuna mencabut paksa patok di lahan persiapan pembangunan pangkalan udara TNI-AU, Senin (5/8/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Proses pembebasan lahan untuk pembangunan pangkalan udara TNI AU di sebelah timur Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu membutuhkan lahan seluas 24 hektar.

Beberapa tahun terakhir, pembebasan lahan di Kelurahan Laswani dan Kelurahan Kawatuna itu, sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu.

Namun, sampai dengan tahun 2019 ini, Pemerintah Kota Palu baru bisa membayar dua hektare tanah, dari apresial empat hektare.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Fadel H Saman mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan pembebasan lahan tersebut.

Warga Kelurahan Kawatuna cabut paksa patok di lahan persiapan pembangunan pangkalan udara TNI-AU, Senin (5/8/2019) siang.
Warga Kelurahan Kawatuna cabut paksa patok di lahan persiapan pembangunan pangkalan udara TNI-AU, Senin (5/8/2019) siang. (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Fadel H Saman
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Fadel H Saman (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)

Pemkot Palu Akui Lakukan Kesalahan Memasang Patok di Lahan yang Belum Dibayar

Palu Hari Ini: Curhat Warga Kawatuna Soal Kisruh Pembebasan Lahan, Disebut Termakan Janji Pemkot

Palu Hari Ini: Belum Dibayar, Warga Kawatuna Cabut Paksa Patok Kepemilikan Tanah Milik Pemkot Palu

Oleh karena itu, dia menganggap akan jauh lebih baik lagi jika TNI AU juga meminta bantuan kepada pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat supaya proses pembebasan lahan tersebut lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau bisa TNI AU juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, agar dapat membantu pembebasan lahan tersebut," kata Fadel, saat dihubungi, Selasa (6/8/2019) siang.

Kata Fadel, pihaknya sudah melakukan pembebasan sekitar dua hektare lahan pada APBD Kota Palu tahun 2018.

Namun penganggarannya belum dapat dilakukan pada tahun 2019 ini, sebab APBD Palu masih berfokus untuk penanggulangan pascabencana.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved