Komnas HAM Minta Klarifikasi Soal Aktivitas Tambang Poboya, Pemkot Palu Tegaskan Siap Berkoordinasi

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kota Palu menerima kunjungan Wakil Ketua Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo, Rabu (29/10/2025) di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai aktivitas penambangan di kawasan Poboya, Kota Palu.

Dalam pertemuan itu, Prabianto menyampaikan pihaknya datang untuk meminta klarifikasi dan keterangan terkait peran Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan tambang di wilayah tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Kesiapsiagaan, BMKG Edukasi Warga Palu Lewat Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami

“Kami ke kantor wali kota ini dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat berkaitan dengan kegiatan penambangan di Poboya. Intinya kami memintakan klarifikasi mengenai peran yang dikerjakan Pemkot dalam hal pengelolaan tambang di Poboya tadi,” ujar Prabianto.

Ia menjelaskan bahwa Komnas HAM telah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Pemerintah Kota Palu. Berdasarkan hasil pertemuan, sebagian besar persoalan tambang Poboya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun demikian, Pemkot Palu tetap berupaya menjalankan langkah-langkah koordinatif sesuai kapasitasnya.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong Bakal Tertibkan Aktivitas Tambang, Fokus Pulihkan Sungai dan Lahan Rusak

“Tadi juga sudah mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah kota, memang permasalahan ini sebagian menjadi permasalahan di tingkat pusat. Tetapi Pemkot Palu dalam hal ini mendukung kegiatan penambangan oleh perusahaan untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Palu menyampaikan apresiasi atas perhatian Komnas HAM terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayahnya.

Baca juga: Siapa Najelaa Shihab? Sosok yang Diisukan Ada di Grup Rahasia Korupsi Chromebook, Ini Kata Kejagung

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif, dengan harapan terciptanya langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menyelesaikan isu tambang Poboya secara berkeadilan dan berkelanjutan.(*)